SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah pendekatan pemberdayaan bagi warga miskin dan penyandang disabilitas. Tak lagi sekadar memberi sembako atau uang tunai, Pemprov kini mengarahkan mereka ke pelatihan kerja yang ujungnya langsung diserap perusahaan.
Program ini digelar melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki. Warga dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas di berbagai daerah di Jateng menjadi sasaran utama. Mereka tak cuma dilatih menjahit atau merakit alas kaki, tapi juga dibekali etos kerja dan standar industri.
Pelatihan yang Berujung Kontrak Kerja
Yang membedakan program ini dari pelatihan-pelatihan sebelumnya adalah jaminan penyaluran. Setelah lulus dari bengkel kerja Balai Industri, peserta langsung dikoneksikan dengan perusahaan-perusahaan mitra yang sudah menanti.
“Ini bukan pelatihan seremonial. Kami pastikan pesertanya benar-benar siap kerja, lalu kami salurkan ke pabrik-pabrik yang sudah kerja sama,” ujar pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng dalam keterangannya, pekan lalu.
Peserta tidak dipungut biaya sepeser pun. Selama pelatihan, mereka juga mendapat pendampingan teknis dari instruktur yang sudah berpengalaman di pabrik tekstil dan alas kaki skala nasional.
Disabilitas Bukan Penghalang
Sejumlah penyandang disabilitas fisik yang ikut program ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk tak produktif. Mereka dilatih menyesuaikan diri dengan mesin-mesin industri yang sudah dimodifikasi agar ramah bagi pekerja berkebutuhan khusus.
Salah satu peserta asal Kabupaten Semarang mengaku sempat ragu bisa bersaing di pabrik. “Tapi setelah dua minggu latihan, saya bisa mengoperasikan mesin jahit industri. Sekarang saya sudah diterima di salah satu pabrik di Ungaran,” katanya.
Target Perluasan ke Daerah Lain
Pemprov Jateng menargetkan program ini tak berhenti di satu angkatan. Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki akan membuka kelas baru secara berkala. Daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti Brebes, Pemalang, dan Rembang menjadi prioritas berikutnya.
Dengan model ini, Pemprov berharap angka pengangguran terbuka di kalangan disabilitas dan warga miskin bisa ditekan. Alih-alih menjadi beban APBD, mereka justru menjadi tenaga kerja produktif yang menggerakkan sektor industri tekstil dan alas kaki di Jawa Tengah.
