KARANGANYAR — Di balik setiap evakuasi korban longsor atau pencarian warga hilang di sungai, ada risiko yang mengintai para relawan. Mereka bekerja tanpa pamrih, namun selama ini perlindungan atas keselamatan kerja mereka kerap abu-abu. Kini, Pemkab Karanganyar mengambil langkah konkret dengan menjamin kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh relawan kebencanaan dan Search and Rescue (SAR) di wilayahnya.
Bukan Sekadar Sukarelawan, Kini Dilindungi Negara
Kebijakan ini memastikan setiap relawan yang dikerahkan dalam penanganan bencana—mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung—mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jika mengalami cedera saat bertugas, biaya perawatan dan santunan ditanggung. Jika risiko terburuk terjadi, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kompensasi.
“Relawan adalah garda terdepan yang langsung berhadapan dengan bahaya. Mereka berhak atas perlindungan yang sama seperti aparatur sipil negara atau tenaga kontrak,” ujar perwakilan Pemkab Karanganyar dalam keterangan resmi.
Mengapa Perlindungan Ini Krusial di Karanganyar?
Topografi Karanganyar yang berada di lereng Gunung Lawu membuat wilayah ini langganan bencana hidrometeorologi. Longsor di Kecamatan Tawangmangu atau banjir bandang di Kecamatan Kebakkramat adalah ancaman tahunan. Relawan dari berbagai komunitas, seperti Tagana, PMI, dan SAR lokal, seringkali menjadi yang pertama tiba di lokasi, bahkan sebelum aparat tiba dengan peralatan lengkap.
Selama ini, mereka mengandalkan solidaritas dan peralatan seadanya. Cedera seperti patah tulang saat evakuasi atau terpeleset di medan berlumpur adalah risiko yang ditanggung sendiri. Dengan adanya jaminan ini, relawan bisa fokus pada tugas penyelamatan tanpa dibayangi beban biaya pengobatan.
Dampak Langsung: Keberanian yang Terbayar
Kebijakan ini juga menjadi daya tarik bagi warga muda untuk bergabung menjadi relawan. Jaminan sosial menjadi salah satu faktor yang selama ini membuat banyak orang enggan terlibat dalam kegiatan kebencanaan. Kini, Pemkab Karanganyar berharap kader relawan di setiap desa bisa terus bertambah.
Langkah ini sekaligus menjawab kebutuhan regulasi nasional yang mendorong setiap daerah untuk memberikan perlindungan tenaga kerja informal, termasuk relawan. Karanganyar menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang lebih dulu merealisasikan program ini secara terstruktur.
Ke Depan: Perluasan Peserta dan Simulasi Rutin
Pemkab Karanganyar tidak berhenti pada pendaftaran BPJS. Ke depan, mereka berencana menggelar pelatihan dan simulasi kebencanaan secara berkala bagi para relawan yang sudah terdaftar. Hal ini untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan sebanding dengan kompetensi dan kesiapan di lapangan.
Relawan bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dalam sunyi. Di Karanganyar, mereka kini menjadi mitra resmi pemerintah yang dihargai dengan perlindungan nyata. Sebuah langkah kecil yang dampaknya terasa hingga ke keluarga yang menunggu di rumah.
