DEMAK — Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Demak Masbahatun Niamah menyatakan audit keamanan dan audit teknologi menjadi instrumen untuk mengukur kesiapan layanan digital sekaligus mengidentifikasi risiko dan kerentanan sistem. Melalui audit, pemerintah daerah dapat mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, kualitas tata kelola pemerintahan digital bisa meningkat.
Kegiatan sosialisasi diikuti 60 peserta dari perangkat daerah yang mengelola layanan digital di lingkungan Pemkab Demak. Selain Diskominfo, Inspektorat Daerah dilibatkan dalam proses audit.
Mengapa Audit Keamanan Jadi Indikator Evaluasi Pemerintah Digital
Masbahatun menegaskan keberhasilan pelaksanaan audit tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara Inspektorat Daerah, Diskominfo, serta seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan digital dinilai necessary agar proses berjalan efektif.
"Saat ini Kabupaten Demak sedang memperkuat implementasi Pemerintah Digital. Untuk itu, audit keamanan dan audit teknologi pemerintahan digital menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi Pemerintah Digital," ujarnya, Jumat (16/10/2026).
Menurut Masbahatun, hasil audit nantinya dipakai sebagai dasar perbaikan sistem pemerintahan digital. Perangkat daerah yang mengelola aplikasi dan layanan publik jadi pihak pertama yang dievaluasi kesiapan keamanannya.
BSSN: Layanan Digital Cepat Harus Diimbangi Sistem Keamanan Memadai
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Danang Jaya menyampaikan materi secara daring. Ia menjelaskan Pemerintah Digital merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui layanan digital yang cepat, praktis, terintegrasi, dan transparan.
Penerapan layanan digital, kata Danang, perlu diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai. Audit menjadi langkah penting untuk memastikan layanan pemerintah berjalan sesuai standar dan mampu mengantisipasi potensi risiko keamanan informasi.
Pemkab Demak mendorong penguatan sistem keamanan agar layanan digital berjalan andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengembangan aplikasi tidak lagi jadi satu-satunya fokus; aspek keamanan informasi ikut dievaluasi.
Langkah Lanjutan Setelah Sosialisasi
Proses audit melibatkan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan digital. Temuan dari audit keamanan dan audit teknologi akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Demak dalam memperbaiki sistem yang dinilai rentan.
Kolaborasi lintas instansi disebut menjadi kunci agar hasil audit tidak berhenti di dokumen. Perbaikan sistem pemerintahan digital di Kabupaten Demak bergantung pada tindak lanjut temuan yang melibatkan Inspektorat Daerah dan Diskominfo.
