PATI — Program beasiswa bagi 183 mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Pati memasuki masa kritis. Pasalnya, bantuan dana pendidikan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tersebut mandek selama tiga bulan berturut-turut, yakni pada April, Mei, dan Juni 2026.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengakui bahwa realisasi beasiswa tersendat lantaran sejumlah perusahaan belum menyalurkan kewajiban CSR mereka kepada Pemkab. Padahal, dana tersebut menjadi satu-satunya tumpuan para mahasiswa untuk membiayai perkuliahan.
Hanya Tiga Lembaga yang Cairkan CSR
Hingga saat ini, baru tiga lembaga yang tercatat telah menyalurkan CSR untuk program beasiswa tersebut. Ketiganya adalah PG Trangkil, Baznas Pati, dan Bank Jateng. Sementara perusahaan-perusahaan lain yang biasanya berpartisipasi pada tahun sebelumnya, belum memberikan kepastian.
“Karena pakainya CSR, ada beberapa perusahaan yang tak mengkasih. Tapi kita coba gali bagaimana anggarannya,” ujar Risma Ardhi Chandra dalam pernyataannya, dikutip dari Joglo Jateng.
Mengapa Beasiswa Bisa Mandek?
Plt Bupati menjelaskan, pihaknya tidak bisa memaksa perusahaan untuk menyalurkan CSR. Sebab, sifat dari kewajiban sosial ini tidak mengikat secara hukum. Setiap tahun, nominal dan partisipasi perusahaan bisa berubah.
“Cuma perusahaan saya tagih, belum tentu dia memberikan sama dengan tahun 2025. Ada yang mundur ada yang tidak,” terangnya.
Ketidakpastian ini berdampak langsung pada mahasiswa. Salah satu penerima manfaat bahkan dikabarkan terpaksa putus kuliah karena beasiswa yang diandalkan tidak kunjung turun.
Jalan Keluar: Dianggarkan Lewat APBD Perubahan
Untuk menyelamatkan nasib ratusan mahasiswa, Pemkab Pati mengambil langkah darurat. Plt Bupati Risma memastikan akan menganggarkan dana beasiswa tersebut melalui mekanisme APBD Perubahan 2026. Langkah ini ditempuh agar program tidak lagi bergantung sepenuhnya pada partisipasi sukarela perusahaan.
“Agenda perubahan kita anggarkan. Karena kita tidak bisa memaksa. Jadi perusahaan yang punya kelebihan semoga mau memberikan,” pungkasnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek agar para mahasiswa bisa kembali fokus pada studi mereka tanpa dibayangi ancaman putus kuliah. Meski demikian, Pemkab Pati masih terus berupaya menggali sumber pendanaan dari perusahaan lain untuk keberlanjutan program di masa mendatang.
