PATI — Anggota Komisi B DPRD Pati, Sudi Rustanto, menegaskan pihaknya akan memastikan hasil produksi peternak daerah terserap dengan baik dalam program MBG. Langkah ini diambil setelah mendengar keluhan langsung dari asosiasi peternak unggas yang menyebut serapan telur lokal belum optimal meski sudah ada imbauan dari pemerintah.
“Mereka menyampaikan bahwa telur dari peternak lokal mulai terserap di beberapa SPPG. Namun serapannya disebut masih belum maksimal,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).
Pemkab Pati Mendata Dapur MBG dan Peternak
Dalam audiensi yang sama, Pemerintah Kabupaten Pati mengaku tengah mendata dapur MBG yang beroperasi di wilayahnya. Pemkab juga meminta data anggota asosiasi peternak unggas sebagai bahan untuk menata ulang mekanisme penyerapan hasil produksi.
Langkah ini dinilai penting karena Pati merupakan salah satu sentra produksi telur ayam di Jawa Tengah. Jika distribusi ke SPPG tidak diatur dengan baik, peternak lokal yang justru menjadi pemasok utama akan kesulitan menjual hasil panennya.
Komisi B Berkomitmen Kawal Tuntutan Peternak
Sudi Rustanto menegaskan bahwa Komisi B DPRD Pati tidak akan tinggal diam. Pihaknya siap mengawal tuntutan para peternak agar telur produksi lokal bisa terserap di tingkat daerah terlebih dahulu sebelum pasokan dari luar kabupaten masuk.
“Kami di komisi B DPRD menegaskan siap mengawal tuntutan para peternak. Sehingga telur dari peternakan ini bisa terserap di tingkat lokal,” ucapnya.
Persoalan ini sebelumnya sempat memicu aksi unjuk rasa dari peternak yang mengeluhkan ayam dan telur mereka tidak terserap. DPRD pun berupaya agar produk peternak lokal diakomodir oleh SPPG yang tersebar di Pati.
Apa Dampaknya Bagi Harga Telur di Pasaran?
Rendahnya serapan telur lokal untuk MBG berpotensi menekan harga di tingkat peternak. Jika permintaan dari program pemerintah tidak berjalan, stok telur akan menumpuk dan harga bisa jatuh, sementara biaya pakan ternak terus meningkat.
Karena itu, pengaturan distribusi yang jelas antara SPPG dan peternak lokal menjadi kunci. Data anggota asosiasi yang diminta Pemkab Pati diharapkan menjadi dasar penetapan kuota pasokan agar program MBG benar-benar berdampak pada ekonomi warga setempat.
