KENDAL — Mahfud Sodiq, Ketua DPRD Kendal, memberikan peringatan keras kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Kendal terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, selama ini fokus utama pengelolaan keuangan daerah kerap hanya pada upaya menghabiskan anggaran hingga akhir tahun, tanpa memastikan dampaknya bagi masyarakat.
Peringatan untuk Pemkab Kendal: Serapan Bukan Segalanya
Mahfud menyoroti bahwa tingkat penyerapan anggaran yang tinggi belum menjadi jaminan program-program pemerintah berjalan efektif. “APBD jangan sekadar habis dibelanjakan. Manfaatnya harus terasa oleh warga,” tegas Mahfud dalam keterangannya, baru-baru ini.
Menurut politisi tersebut, indikator keberhasilan pengelolaan APBD bukanlah sekadar persentase realisasi belanja. Justru yang lebih krusial adalah sejauh mana belanja daerah mampu menyelesaikan persoalan mendasar warga, seperti infrastruktur rusak, akses kesehatan, dan pendidikan.
Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan Jadi Tolok Ukur
Mahfud meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kendal untuk merancang program dengan dampak terukur. Ia mencontohkan, anggaran perbaikan jalan harus benar-benar menghasilkan akses yang mulus, bukan hanya sekadar dokumen pertanggungjawaban yang rapi.
“Pelayanan publik dan pembangunan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai ada program yang hanya menghabiskan uang rakyat tanpa hasil konkret,” imbuhnya.
Apa Langkah Selanjutnya untuk APBD Kendal?
Peringatan dari Ketua DPRD ini menjadi sinyal bagi Pemkab Kendal untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur dan pelaksanaan APBD. DPRD mengancam akan mempertanyakan secara lebih detail program-program yang dianggap tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dalam rapat-rapat selanjutnya.
Mahfud berharap, ke depannya setiap kebijakan penganggaran di Kabupaten Kendal benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Ia mengingatkan, fungsi pengawasan DPRD tidak akan berhenti hanya pada penandatanganan dokumen anggaran, melainkan terus dikawal hingga implementasi di lapangan.
