SURAKARTA — Angka kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan konsisten dalam lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan provinsi ini turun dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut penurunan itu berlangsung dari tahun ke tahun. Dalam satu semester terakhir saja, angka kemiskinan Jateng berkurang 0,18 poin persen.
"Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Pak Gubernur," kata Amalia saat Rakorda Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
59 Ribu Penduduk Lepas dari Kemiskinan
Penurunan 0,18 poin persen tersebut setara dengan 59.390 penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan. Angka ini menjadi bukti bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah daerah mulai berdampak pada kesejahteraan warga.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Ia menilai kebijakan yang diambil progresif dan agresif dalam menangani kemiskinan ekstrem.
"Sekali lagi, langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif dan agresif, juga inovatif bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem," ujar Muhaimin.
Bukan Sekadar Perbaikan Rumah
Pemprov Jateng mengubah pendekatan dalam menangani keluarga miskin. Intervensi tidak lagi berhenti pada perbaikan rumah tidak layak huni, tetapi dilanjutkan dengan pemetaan masalah kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pekerjaan seluruh anggota keluarga.
"Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya tok. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama," kata Ahmad Luthfi.
Sepanjang 2025, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan. Pada 2026, Pemprov mengalokasikan dana sekitar Rp 2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan.
Graduasi PKH dan Serapan Tenaga Kerja
Upaya memutus ketergantungan terhadap bantuan sosial mulai terlihat. Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 46.542 keluarga telah mengikuti program graduasi.
Pengentasan kemiskinan juga diarahkan melalui penciptaan lapangan kerja. Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp 110 triliun dan menyerap sekitar 257 ribu tenaga kerja. Ekonomi Jateng tumbuh 5,80 persen pada semester I 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.
Pendekatan Berbeda per Wilayah
Ke depan, strategi penanganan kemiskinan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Kawasan pesisir, sentra pertanian lahan kering, dan wilayah perbukitan tidak bisa diperlakukan dengan pola intervensi yang sama.
"Kebijakan kita harus bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing," ujar Luthfi.
Pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan turun menjadi lima persen pada 2029. Muhaimin memastikan inovasi daerah akan diperkuat melalui dukungan program pusat dan koordinasi lintas sektor.
