SEMARANG — Sepuluh Sekolah Rakyat permanen di Jawa Tengah akan mulai menerima peserta didik pada 31 Juli 2026, memasuki tahun ajaran baru. Namun, persiapan operasional masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama penyelesaian bangunan asrama yang belum rampung di tiga lokasi sekolah.
Tiga Sekolah Masih Kejar Pembangunan Asrama
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebutkan bahwa dari sepuluh sekolah permanen, tujuh sekolah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan kegiatan matrikulasi. Tiga sekolah lainnya masih menunggu penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana.
Salah satunya adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta yang akan menempati kampus permanen di Sukoharjo. Kepala SRMA 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengakui bahwa pembangunan asrama yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum belum sepenuhnya selesai.
“Dari sisi kesiapan asrama memang belum selesai, tetapi kami terus mendorong agar tetap sesuai jadwal. Targetnya tetap mulai beroperasi pada 31 Juli,” ujar Septina.
Rekrutmen Siswa Tak Capai Target, Pemprov Kurangi Rombel SD
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa rekrutmen peserta didik, khususnya jenjang Sekolah Dasar (SD), belum memenuhi target. Sebagai solusi, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi satu rombel. Kuota yang tersisa akan dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki peminat lebih banyak.
“Hari ini kita rapat untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat karena ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” kata Sumarno usai memimpin rakor di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Kebutuhan Guru Capai 296 Orang untuk 10 Sekolah
Untuk mendukung operasional tujuh sekolah yang sudah berjalan, dibutuhkan 182 guru yang terdiri dari 53 guru SD, 66 guru SMP, dan 63 guru SMA. Sementara itu, tiga sekolah yang masih dalam tahap pembangunan membutuhkan tambahan 114 guru, yakni 27 guru SD, 36 guru SMP, dan 51 guru SMA. Melalui rapat koordinasi, pemerintah menargetkan seluruh kebutuhan guru dapat terpenuhi pada 31 Juli 2026.
Pemprov Minta Asrama Tak Asal-asalan Demi Anak Kurang Mampu
Sumarno menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, kualitas fasilitas yang diberikan tidak boleh setengah-setengah. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dibangun, terutama dari aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
“Jangan sampai ala kadarnya, tapi benar-benar harus kita perhatikan. Harusnya lebih baik daripada anak-anak yang mampu, karena ini adalah memang menjadi PR kita. Untuk mengangkat anak-anak kita menjadi derajatnya lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Pemprov juga meminta daerah aktif berkoordinasi jika masih terdapat kekurangan fasilitas dasar, seperti kebutuhan air bersih. Pemenuhan sementara dapat dilakukan melalui penyediaan tangki air atau langkah lain sesuai kondisi di lapangan.
