KARANGANYAR — Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah mencatat proses verifikasi dan validasi telah memasuki tahap ketiga dengan target 4.426 titik prioritas. Lonjakan capaian dari 14 persen menjadi 95 persen dalam sekitar satu bulan membuat penuntasan sisa data menjadi pekerjaan utama berikutnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Linda Widiastuti Ariningrum meminta seluruh pihak tidak mengendurkan upaya meski capaian sudah tinggi. Sisa lima persen data yang belum terverifikasi harus dikejar tanpa mengorbankan ketepatan.
"Capaian 95 persen ini bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengejar lima persen sisanya agar segera terverifikasi, dengan tetap mengedepankan keakuratan data, akuntabilitas, dan ketepatan laporan," ujarnya.
Data Verifikasi Jadi Pintu Masuk ke SIM Kopdes
Setelah verifikasi dan validasi rampung, data titik prioritas perlu ditindaklanjuti melalui penginputan ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIM Kopdes. Linda menekankan koordinasi antarpihak diperkuat untuk menyelesaikan hambatan di lapangan agar hasil verifikasi bisa dipertanggungjawabkan.
Perkembangan verifikasi dibahas dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP di Alana Hotel, Karanganyar, Kamis, 29 Oktober 2026. Forum itu sekaligus menjadi ruang evaluasi kesiapan kelembagaan koperasi di 35 kabupaten/kota.
Sumarno: Pertumbuhan Ekonomi Harus Merata, Bukan Hanya Angka Besar
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai program KDKMP perlu dukungan bersama karena bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan.
"Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, jangan senang dulu dengan besarnya angka pertumbuhan. Lihat indikatornya. Kalau tumbuh tinggi, tetapi ketimpangannya juga tinggi, berarti yang menikmati pertumbuhan itu hanya beberapa orang," ujarnya.
Sumarno menyebut sumber daya yang telah dialokasikan pemerintah pusat perlu dikelola optimal agar perputaran ekonomi melibatkan masyarakat lebih luas. Ia juga mengingatkan pengalaman pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa lalu sebagai bahan evaluasi agar dinamika serupa tidak terulang di KDKMP.
Bendahara Koperasi Dapat Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi
Penguatan kapasitas bendahara berjalan beriringan dengan percepatan verifikasi data. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi digelar agar pengelolaan keuangan koperasi tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumarno menegaskan keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada modal dan infrastruktur, tetapi juga kualitas pengelolaan serta akuntabilitas. Pemahaman anggota terhadap prinsip perkoperasian dinilai sama pentingnya.
"Dalam koperasi, yang paling kuat adalah suara anggota. Ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Anggota harus memahami bahwa mereka memiliki kekuatan suara dalam koperasi," jelasnya.
Ia meminta anggota memahami hak dan tanggung jawabnya, termasuk keberanian menyampaikan pendapat dalam forum koperasi. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) mengikuti ketentuan perkoperasian dengan partisipasi anggota sesuai aturan yang berlaku.
Harapan: KDKMP Kuat, Kesejahteraan Warga Ikut Terangkat
Pemprov Jawa Tengah berharap pelatihan dan sertifikasi bendahara mendukung terciptanya pengelolaan koperasi yang tertib dan akuntabel. KDKMP diharapkan tidak hanya berdiri sebagai lembaga usaha, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
"Kita harus sama-sama mendukung dan berkontribusi agar koperasi desa maupun kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah berhasil. Koperasi yang kuat diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat," kata Sumarno.
