JAWA TENGAH — Kementerian Perindustrian menetapkan empat agenda utama untuk mengejar net zero emission sektor industri pada 2050, sepuluh tahun lebih cepat dari target nasional. Sektor industri menyumbang 34 persen emisi gas rumah kaca dan 20-25 persen polusi udara, sehingga penurunan emisi di sektor ini menjadi kunci. Keempat agenda itu mencakup pengurangan emisi industri, ekonomi sirkular, standardisasi industri hijau, dan pengembangan teknologi hijau.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan keempat agenda tersebut didukung penguatan aspek energi, emisi, bahan baku, proses produksi, pengelolaan air dan limbah, hingga pembiayaan dan kelembagaan. Kerangka ini telah masuk ke dalam kebijakan strategis, mulai dari UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian hingga Rancangan Kebijakan Industri Nasional 2026-2029.
Empat Agenda Penurunan Emisi Sektor Industri
Faisol merinci keempat agenda tersebut dalam acara Evolution Indonesia Forum 2026 di Jakarta. Prioritas pertama adalah pengurangan emisi industri, disusul ekonomi sirkular, standardisasi industri hijau, dan pengembangan teknologi hijau.
- Pengurangan emisi industri: menekan gas rumah kaca dari proses produksi manufaktur
- Ekonomi sirkular: mengoptimalkan penggunaan kembali bahan baku dan limbah produksi
- Standardisasi industri hijau: sertifikasi dan standar bagi pabrik yang memenuhi kriteria ramah lingkungan
- Pengembangan teknologi hijau: adopsi teknologi rendah karbon di lini produksi
Beban Emisi Industri Jadi Alasan Percepatan Target
Sektor industri menyumbang 34 persen emisi gas rumah kaca nasional. Angka itu menjadikan industri sebagai penyumbang terbesar, jauh di atas sektor energi dan transportasi. Polusi udara dari sektor ini mencapai 20 hingga 25 persen.
Target 2050 memangkas sepuluh tahun dari target awal net zero emission nasional yang dipatok 2060. Percepatan ini menuntut transformasi menyeluruh di rantai produksi, bukan sekadar penambahan program keberlanjutan.
Keberlanjutan Kini Bagian Inti Strategi Industrialisasi
Faisol menegaskan agenda hijau bukan lagi pelengkap dalam kebijakan industri. Menurutnya, aspek keberlanjutan sudah menjadi fondasi daya saing produk Indonesia di pasar global.
"Keberlanjutan ini hari ini bukan hanya sebagai komplemen, tapi sudah bagian inti dari strategi industrialisasi," ujar Faisol.
Pernyataan itu merujuk pada meningkatnya permintaan pasar ekspor terhadap produk yang memenuhi standar lingkungan. Negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa mulai menerapkan mekanisme penyesuaian karbon perbatasan yang membebani produk beremisi tinggi.
Dorongan Regulasi dan Pasar Produk Hijau
Rancangan Kebijakan Industri Nasional 2026-2029 memuat target penetrasi pasar produk hijau. Regulasi ini menyasar peningkatan daya saing manufaktur nasional di tengah tekanan global untuk menurunkan jejak karbon.
Bagi pelaku usaha, arah kebijakan ini berarti investasi teknologi rendah karbon bukan lagi pilihan jangka panjang. Pabrik yang lambat beradaptasi berisiko kehilangan akses pasar ekspor dan pendanaan dari lembaga keuangan yang menerapkan kriteria lingkungan.
Kementerian Perindustrian menempatkan standardisasi industri hijau sebagai instrumen pengukuran. Sertifikasi ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memenuhi persyaratan pembeli dan regulator di negara tujuan ekspor.
Kendaraan Listrik dan Transportasi Rendah Emisi Jadi Sorotan
Forum yang digelar CNN Indonesia itu mengangkat tema transisi energi dan transportasi hijau. Diskusi terbagi dalam dua sesi yang membahas pengembangan kendaraan listrik, biofuel, hingga kendaraan komersial rendah emisi.
Sesi pertama menghadirkan Patia J Monangdo dari Kementerian Perindustrian, Handojo K Setyadi dari PT Pollux Hotels Group Tbk, Suzanty Sitorus dari ViriyaENB, dan Sim Budiman Setiawan dari Pusat Keterampilan Energi Terbarukan. Sesi kedua menampilkan Eniya Listiani dari Kementerian ESDM, Iman Kartolaksono Reksowardojo dari Universitas Pertamina, Gonggomtua Sitanggang dari ITDP, dan Achmad Rofiqi dari Periklindo.
Pembahasan mencakup kesiapan infrastruktur pengisian daya, inovasi teknologi kendaraan, dan kebijakan pemerintah dalam mempercepat transformasi transportasi hijau. Keterhubungan antara sumber energi, industri, dan kebijakan menjadi kunci membangun ekosistem mobilitas rendah emisi.
