JAWA TENGAH — Lebih dari 100 pabrik garmen di Bangladesh menghentikan operasi setelah buruh kembali mogok kerja menuntut kenaikan upah minimum hingga 140 persen, dari 12.500 taka menjadi 30.000 taka per bulan. Aksi yang berlangsung sejak Oktober itu mengancam industri penyumbang 80 persen ekspor Bangladesh senilai US$38 miliar per tahun.
Gelombang mogok kerja meluas di tiga kawasan industri utama Bangladesh: Gazipur, Ashulia, dan Savar. Para pekerja datang ke pabrik pada pagi hari, melakukan absensi, lalu meninggalkan lokasi untuk bergabung dalam aksi jalanan. Polisi menghalangi upaya mereka turun ke jalan.
Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) mencatat lebih dari 100 pabrik tutup pada Rabu (12/11). Asosiasi itu memiliki lebih dari 4.500 pabrik anggota di seluruh negeri.
Upah Minimum Rp1,8 Juta Jadi Pemicu
Upah minimum buruh garmen Bangladesh saat ini 12.500 taka atau sekitar Rp1,8 juta per bulan (kurs Rp146 per taka). Para buruh menuntut kenaikan menjadi 30.000 taka atau setara Rp4,3 juta, lonjakan sekitar 140 persen.
Dewan pengupahan sektor garmen sempat menyepakati kenaikan upah minimum pada 4 November setelah rangkaian protes sebelumnya. Kesepakatan itu sempat memulihkan operasi pabrik. Namun besaran upah baru belum diumumkan dan baru ditetapkan pada Desember, berlaku Januari.
Ketidakpastian angka itulah yang memicu kembali aksi mogok. Seorang pekerja garmen bernama Khanam memperkirakan demonstrasi belum mereda dalam waktu dekat.
"Kami datang ke pabrik pada pagi hari, melakukan absensi, lalu pulang ke rumah," kata Khanam, dikutip AFP.
Pengusaha Ancam Kebijakan No Work, No Pay
BGMEA menggelar rapat darurat dan mempertimbangkan kebijakan no work, no pay—pekerja yang mogok tidak dibayar. Asosiasi juga meminta semua pihak menahan diri selama negosiasi upah berlangsung.
"Negosiasi di dewan pengupahan dan gejolak di pabrik tidak bisa berlangsung secara bersamaan," kata Ketua BGMEA Mahmudul Hasan, seperti dikutip Prothom Alo.
Mohiuddin Rubel, wakil direktur utama Denim Expert Ltd sekaligus mantan direktur BGMEA, menyoroti kerusakan reputasi yang lebih luas.
"Gangguan ini merugikan semua pihak. Perusahaan kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terkena dampaknya, dan pembeli mulai mempertanyakan Bangladesh sebagai tujuan sumber pasokan. Kerusakan itu sulit diperbaiki," kata Rubel.
Pemasok Merek Fesyen Global Terancam
Industri garmen menyumbang sekitar 80 persen dari total ekspor Bangladesh, dengan nilai sekitar US$38 miliar atau setara Rp692,36 triliun per tahun (kurs Rp18.211). Sektor ini mempekerjakan lebih dari 4 juta orang.
Bangladesh merupakan eksportir garmen terbesar kedua di dunia setelah China. Negara itu memasok sejumlah merek fesyen internasional, sehingga gangguan pasokan berpotensi merambat ke rantai nilai global.
Bagi pembeli internasional, gelombang protes menimbulkan pertanyaan soal keandalan Bangladesh sebagai basis produksi. Rubel menyebut kekhawatiran itu sudah muncul di kalangan pembeli.
Bagi pekerja, kebuntuan negosiasi berarti ketidakpastian pendapatan berlanjut. Sementara pengusaha menanggung beban ganda: kehilangan output produksi dan tekanan memenuhi permintaan pembeli yang bergantung pada jadwal pengiriman ketat.
Jalan Tengah Belum Terlihat
Dewan pengupahan menjadi titik penentu. Selama besaran kenaikan belum ditetapkan, buruh tidak memiliki kepastian angka, dan pengusaha tidak bisa menghitung struktur biaya baru.
Pemerintah Bangladesh belum mengumumkan intervensi tambahan di luar mekanisme dewan pengupahan. Tekanan politik dan ekonomi akan menguji seberapa cepat kesepakatan final bisa dicapai sebelum Januari.
