PATI — Risma Ardhi Chandra menyampaikan hal itu saat membuka sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di Aula DPUTR. Forum tersebut mempertemukan pemerintah kabupaten dengan para camat dan kepala desa untuk menyamakan langkah sebelum pekerjaan jalan dimulai.
Menurut Chandra, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini mencapai sekitar 80 persen. Angka itu ditargetkan naik menjadi 83 persen pada 2027. Persoalannya, jalan poros desa tertinggal jauh — penanganannya baru menyentuh sekitar 6 persen.
Mengapa Jalan Poros Desa Jadi Prioritas
Kondisi jalan poros berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi warga, terutama sektor pertanian. Bagi petani di Pati, akses jalan yang rusak berarti ongkos angkut naik dan waktu tempuh ke pasar atau lahan jadi lebih panjang.
Chandra menyebut penanganan jalan poros desa sebagai pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan. Pemkab Pati pun mengagendakan anggaran perubahan sekitar Rp152 miliar untuk pembangunan infrastruktur, dengan 51 ruas jalan masuk daftar perbaikan.
Kepala Desa Diminta Cek Titik Nol dan Titik Akhir
Waktu pelaksanaan pekerjaan dinilai sangat terbatas. Karena itu, Chandra meminta seluruh pihak bergerak cepat dan memastikan pekerjaan sesuai perencanaan.
"Saya minta kepala desa ikut mengecek ruas jalan yang akan ditangani. Harus jelas, mulai kilometer berapa sampai kilometer berapa. Jangan sampai setelah dikerjakan justru muncul komplain karena ruas yang ditangani ternyata bukan yang dibutuhkan," ujarnya.
Instruksi serupa ditujukan ke para camat. Mereka diminta mengevaluasi kondisi jalan di wilayah masing-masing, mencakup jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung, jalan poros, hingga jalan pertanian. Ruas yang baru ditangani tetapi kembali rusak juga wajib masuk pendataan.
Desember, Pertemuan Kecamatan Digelar Dua Kali Sehari
Pemkab Pati menjadwalkan pertemuan di setiap kecamatan bersama para kepala desa pada awal Desember. Dalam sehari, rencananya dua kecamatan bisa dijangkau.
"Awal Desember nanti kita agendakan pertemuan di setiap kecamatan bersama para kepala desa. Saya minta camat mengecek seluruh aduan yang masuk. Rencananya, dalam sehari kita bisa menjangkau dua kecamatan," kata Chandra.
Administrasi Bantuan Keuangan Harus Rapi
Selain persoalan teknis, Chandra menekankan ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Kepala desa diminta segera melengkapi dokumen yang diperlukan.
Jika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepala desa harus memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya. Arahan ini muncul di tengah sorotan terhadap tata kelola dana desa di sejumlah daerah.
Pemkab Pati Cari Tambahan Anggaran ke Pusat
Pemkab Pati tengah mengupayakan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat untuk penanganan jalan. Upaya itu dilakukan menyusul berkurangnya transfer ke daerah dibandingkan tahun sebelumnya.
Bagi warga desa, hasil akhirnya bergantung pada ketepatan daftar ruas yang diajukan. Salah titik, pekerjaan jalan bisa mubazir — dan akses petani ke lahan maupun pasar tetap tersendat.
