SEMARANG — Persiapan pengibaran bendera di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, pada 17 Agustus 2026 mendatang tetap berjalan, namun dengan standar fasilitas yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, Harso Susilo, mengonfirmasi pemangkasan anggaran yang signifikan ini sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.
“Iya signifikan banget. Kebutuhan Paskibra di atas Rp 1 miliar lebih, kami adanya Rp 500 juta-Rp 600 juta,” ujarnya, Selasa (11/8/2026).
Asrama BPSDM Srondol Gantikan Hotel untuk 2 Pekan Karantina
Konsekuensi paling terasa dari susutnya anggaran adalah hilangnya fasilitas menginap di hotel. Para calon paskibraka yang sebelumnya ditempatkan di hotel sebagai bentuk apresiasi, kini harus menempati asrama milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) di Srondol, Banyumanik.
Harso menjelaskan keputusan ini diambil semata-mata karena pertimbangan efektivitas biaya. Meski begitu, ia memastikan perpindahan lokasi ini tidak akan mengurangi kualitas latihan fisik dan baris-berbaris para siswa.
“Pasukan ini kami inapkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) di Srondol, Banyumanik,” kata Harso.
Biaya Makan dan Seragam Paskibraka Justru Lebih Mahal dari Jas
Dari sisa anggaran yang ada, Harso merinci pos belanja terbesar justru tersedot untuk kebutuhan logistik harian dan atribut. Ia menyebut biaya seragam Paskibraka yang khas dengan beragam aksesori dan perlengkapannya ternyata lebih mahal dibandingkan setelan jas formal.
“Anggaran tersebut paling banyak tersedot ke makan minum, dan terutama kebutuhan seragam pasukan ini yang lebih mahal daripada baju jas,” ucapnya.
Fokus Pemprov: Jamin Kualitas Upacara 17 Agustus Tetap Prima
Pemprov Jawa Tengah memastikan efisiensi ini tidak akan mengorbankan kekhidmatan upacara detik-detik proklamasi. Seluruh kebutuhan utama, terutama konsumsi selama pelatihan hingga hari-H, tetap menjadi prioritas utama dalam pembelanjaan anggaran.
Dengan skema baru ini, para calon paskibraka akan menjalani pelatihan intensif selama kurang lebih dua pekan di lingkungan BPSDM sebelum akhirnya bertugas di Simpang Lima. Keputusan ini sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai nasib fasilitas peserta didik di tengah kebijakan penghematan belanja daerah.
