Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Bambang menilai kualitas belanja daerah tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga. Penilaian itu disampaikannya dalam kuliah umum di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menurutnya, anggaran yang terserap besar belum tentu berhasil jika pelayanan publik tidak membaik dan kemiskinan tidak berkurang.
PURWOKERTO — Kuliah Umum Kebijakan Fiskal bertajuk "Belanja Daerah Berkualitas untuk Pembangunan Berkelanjutan" digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Gedung Roedhiro Unsoed Purwokerto. Bambang, akademisi FEB Unsoed, menyoroti cara pemerintah daerah mengukur keberhasilan belanja.
Menurut dia, belanja daerah berkualitas harus memenuhi sejumlah prinsip. Efektif mencapai tujuan pembangunan, efisien dalam penggunaan sumber daya, produktif meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, inklusif, serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.
Tiga Dimensi Pembangunan Berkelanjutan Jadi Acuan
Bambang mengaitkan belanja daerah dengan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dimensi ekonomi, belanja diarahkan mendorong pertumbuhan, investasi, dan produktivitas.
Pada dimensi sosial, anggaran perlu mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Adapun dimensi lingkungan menekankan keberlanjutan sumber daya alam, pengendalian polusi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
"Belanja daerah juga perlu dikaitkan dengan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dimensi ekonomi, belanja diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, investasi, dan produktivitas," katanya.
Infrastruktur hingga Iklim Investasi Jadi Instrumen Penggerak Ekonomi Lokal
Pemerintah daerah dapat menjadikan belanja sebagai instrumen menggerakkan perekonomian lokal. Caranya melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan penciptaan iklim investasi.
Bambang menegaskan besarnya anggaran yang terserap tidak otomatis menunjukkan keberhasilan. Indikatornya adalah peningkatan pelayanan publik, penurunan kemiskinan, pertumbuhan produktivitas ekonomi, dan manfaat infrastruktur bagi masyarakat.
"Besarnya anggaran yang terserap tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila pelayanan publik tidak meningkat, kemiskinan tidak berkurang, produktivitas ekonomi tidak tumbuh, atau infrastruktur yang dibangun tidak memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Desentralisasi Fiskal Beri Ruang Alokasi Lebih Tepat
Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah punya keunggulan karena lebih mengetahui kebutuhan wilayahnya. Kondisi itu dapat mendorong alokasi anggaran lebih tepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Investasi daerah pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, dan riset dinilai dapat meningkatkan kapasitas produktif masyarakat. Dampaknya mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Keberlanjutan fiskal juga menjadi bagian penting dari belanja berkualitas. Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan APBD, ruang fiskal, defisit, dan kemampuan membiayai pembangunan jangka panjang.
"Belanja berkualitas bukan hanya tepat sasaran, efektif, dan efisien, tetapi juga dapat dipertahankan dalam jangka panjang," kata Bambang.
Dua Narasumber Lain hingga Kolaborasi dengan Kementerian Keuangan
Kuliah umum tersebut juga menghadirkan dua narasumber lain. Mahartha Titi, Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Serta Wikan Kanugroho, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang.
Kegiatan itu merupakan salah satu agenda Centre for Public Finance Research (CPFR) Unsoed. Wadah kolaborasi riset serta edukasi terkait kebijakan fiskal dalam sektor keuangan antara Kementerian Keuangan dan perguruan tinggi.
Unsoed termasuk satu dari tujuh mitra perguruan tinggi di Indonesia dalam CPFR.
