TEGAL — Akses pendidikan di Kota Tegal kembali tersendat. Minimnya jumlah sekolah negeri mengubah kebijakan zonasi menjadi tembok penghalang bagi warga yang tinggal di wilayah tanpa jangkauan fasilitas pendidikan pemerintah.
Jerat Kemiskinan di Balik Sistem Zonasi
Kondisi wilayah pesisir menjadi yang paling memprihatinkan. Banyak orang tua terpaksa menyerah menyekolahkan anak mereka karena institusi swasta mematok biaya yang tak terjangkau kantong nelayan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tegal, Eko Susanto, menyoroti fenomena ini sebagai bentuk keterpaksaan sistemik. Sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, ia menyaksikan langsung dampak nyata kegagalan distribusi sekolah tersebut.
"Gak sedikit orang tua yang harusnya menyekolahkan anak, tapi terganjal zonasi. Lalu sang anak memilih pergi melaut daripada menganggur di rumah," ujar Eko, Selasa (5/5/2026).
Biaya Swasta yang Tak Terjangkau
Ketatnya persaingan masuk sekolah negeri memaksa warga di "titik buta" zonasi melirik institusi swasta. Namun, realita ekonomi masyarakat nelayan dan pekerja sektor informal di Tegal seringkali tidak sejalan dengan beban biaya pendidikan tersebut.
Eko menegaskan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebenarnya sudah tumbuh. Sayangnya, sistem pendukung yang ada saat ini justru memutus harapan siswa dari kelompok ekonomi lemah.
"Ada warga yang tidak bisa masuk sekolah negeri dan harus ke swasta. Tapi karena mahal, akhirnya tidak sekolah," lanjutnya.
Tantangan Daya Tampung di Wilayah XI
Otoritas pendidikan tingkat provinsi mengakui tingginya tekanan terhadap sekolah negeri di kawasan padat penduduk. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Jawa Tengah, Sulikin, menyatakan pihaknya terus memantau dinamika penerimaan peserta didik baru.
Saat ini, instansinya membawahi total 254 sekolah negeri yang tersebar di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, hingga Kabupaten Brebes. Menurut Sulikin, sistem zonasi memang terus mengalami perubahan setiap tahun untuk menyesuaikan kondisi lapangan.
Meski evaluasi terus berjalan, keterbatasan daya tampung tetap menjadi tantangan besar di wilayah perkotaan seperti Tegal. Hal ini memicu ketimpangan akses yang berdampak langsung pada angka putus sekolah di wilayah pinggiran.
