SURAKARTA — Pemkot Solo tidak hanya mengandalkan subsidi untuk menjaga kelangsungan transportasi umum. Sosialisasi dan promosi di berbagai titik strategis, mulai dari halte hingga badan armada BST dan Feeder, kini digencarkan sebagai bagian dari upaya branding ulang layanan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufiq Muhammad, menyebut langkah ini diambil untuk mendorong minat warga menggunakan transportasi publik. Di balik itu, ada kebutuhan anggaran operasional ideal yang masih jauh dari realisasi saat ini.
Kesenjangan Anggaran Operasional Capai Puluhan Miliar
Pemkot Solo memproyeksikan biaya operasional ideal untuk layanan BST dan Feeder mencapai Rp60 miliar per tahun. Namun, anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari angka tersebut.
“Kami terus mencari terobosan agar layanan tetap berjalan dan masyarakat semakin tertarik naik bus,” ujar Taufiq Muhammad dalam keterangan resmi, pekan lalu.
Halte dan Armada Jadi Media Promosi
Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media konvensional. Pemkot memanfaatkan halte, bodi bus, dan interior armada sebagai ruang promosi yang informatif sekaligus atraktif.
Langkah ini dinilai lebih efisien karena menjangkau langsung pengguna transportasi. Beberapa halte di koridor utama kini mulai ditempeli informasi jadwal, rute, serta ajakan menggunakan BST.
Armada Feeder yang melayani kawasan permukiman juga ikut dibranding ulang. Tujuannya, memperkuat identitas transportasi publik Solo sebagai pilihan utama mobilitas warga.
Target: Naikkan Jumlah Penumpang Secara Signifikan
Dengan promosi yang lebih masif, Pemkot Solo berharap okupansi penumpang BST dan Feeder bisa meningkat. Saat ini, jumlah penumpang harian masih fluktuatif dan belum mencapai kapasitas maksimal.
Peningkatan jumlah pengguna menjadi kunci agar subsidi yang digelontorkan lebih efektif. Semakin banyak penumpang, semakin kecil beban anggaran yang harus ditanggung pemkot.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pemkot Solo berencana memperluas kerja sama dengan pihak ketiga untuk promosi di sarana transportasi publik. Tidak menutup kemungkinan, ruang iklan di halte dan armada juga akan dikelola secara profesional.
“Kami ingin masyarakat melihat transportasi umum bukan hanya alat angkut, tapi bagian dari gaya hidup perkotaan,” kata Taufiq.
Langkah branding ulang ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek sebelum pemkot menemukan skema pendanaan yang lebih berkelanjutan untuk menutup kebutuhan operasional Rp60 miliar.
