Pemerintah Kabupaten Wonogiri tengah menghadapi tantangan besar dalam merampungkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan evaluasi terbaru, terdapat belasan unit koperasi yang posisinya masih stagnan karena persoalan lahan yang belum tuntas.
Kondisi ini terungkap dalam rapat koordinasi Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri bersama Project Management Office (PMO) serta Business Assistant (BA) pada Senin (4/5/2026). Pertemuan tersebut fokus membedah hambatan teknis yang dialami ratusan unit koperasi di wilayah Jawa Tengah bagian tenggara ini.
Mengapa 11 Unit KDKMP Belum Bisa Dibangun?
Hambatan paling krusial ditemukan pada 11 unit KDKMP yang hingga saat ini belum memiliki lokasi pembangunan. Tanpa kepastian lahan, wujud fisik bangunan koperasi tersebut sama sekali belum bisa dikerjakan, sehingga berisiko menghambat capaian target program secara keseluruhan.
Sekretaris Dinas sekaligus Plt. Kepala Bidang Koperasi Wonogiri, Wahyudi, menekankan bahwa persoalan lahan merupakan fondasi utama yang harus segera diselesaikan. Pihaknya meminta tim di lapangan untuk mengidentifikasi solusi konkret agar gap capaian tidak semakin melebar.
"Permasalahan di lapangan harus segera ditangani dengan solusi yang tepat agar program tetap berjalan sesuai target," tegas Wahyudi saat memimpin rapat di kantor Dinas Perdagangan dan KUKM Wonogiri.
Data Realisasi: 116 Unit Rampung dan 167 Masih Berjalan
Selain menyoroti unit yang terkendala lahan, rapat koordinasi tersebut juga memaparkan data progres pembangunan fisik secara transparan. Dari total 294 unit yang direncanakan, mayoritas unit sebenarnya sudah menunjukkan pergerakan signifikan.
Berikut adalah rincian perkembangan KDKMP di Wonogiri hingga Mei 2026:
- 116 unit telah dinyatakan selesai 100 persen secara fisik.
- 167 unit masih dalam tahap proses pembangunan konstruksi.
- 11 unit belum mendapatkan lahan untuk memulai pembangunan.
- 283 unit tercatat sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Meskipun pembangunan fisik masih menyisakan pekerjaan rumah, tingkat kepatuhan administratif koperasi di Wonogiri tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari angka 283 unit yang sudah berhasil menjalankan kewajiban RAT sebagai bentuk transparansi pengelolaan organisasi.
Strategi Percepatan dan Penguatan Ekonomi Lokal
Pemerintah daerah kini menginstruksikan kolaborasi lebih intensif antara PMO dan Business Assistant yang bertugas di setiap wilayah. Fokusnya bukan hanya pada percepatan fisik bangunan, melainkan juga memastikan kualitas konstruksi tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan.
Wahyudi mengingatkan bahwa keberadaan KDKMP memiliki misi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Oleh karena itu, hambatan komunikasi di lapangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Langkah selanjutnya, Dinas Perdagangan dan KUKM akan melakukan pendampingan lebih ketat terhadap unit-unit yang masih dalam proses pembangunan. Pemerintah berharap, seluruh unit koperasi segera beroperasi penuh agar dampak ekonominya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Wonogiri.
