SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pengairan tidak boleh berhenti pada penyelesaian bangunan. Air harus benar-benar mengalir sampai ke lahan pertanian warga. Arahan itu disampaikannya saat menghadiri Parade Alat dan Mesin Pertanian di Lapangan Tarubudoyo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (3/11/2026).
Menurut Luthfi, para bupati, wali kota, dan gabungan kelompok tani (gapoktan) tidak mempermasalahkan status jaringan apakah tersier, sekunder, atau primer. Yang paling penting, air sampai ke sawah.
"Para bupati dan wali kota, juga para gapoktan, mereka tidak peduli apakah itu tersier, sekunder, atau primer. Yang penting airnya sampai ke sawah," kata Ahmad Luthfi.
Alokasi Rp 65,5 miliar diarahkan ke 409 titik kerja yang tersebar di 25 kabupaten. Sebanyak 334 titik berupa rehabilitasi irigasi tersier, sedangkan 75 titik lainnya pembangunan irigasi perpipaan. Panjang jaringan yang ditangani mencapai sekitar 50 kilometer.
Pemprov meminta pemerintah kabupaten dan kota menyusun skala prioritas berdasarkan kedekatan jaringan dengan lahan pertanian. Daerah seperti Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, dan kabupaten lain dipersilakan mengajukan usulan sesuai kebutuhan masing-masing.
"Artinya, skala prioritas kita gunakan irigasi-irigasi yang langsung bersentuhan dengan pertanian di wilayah kita. Mau Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, kabupaten lain, yang penting langsung bermanfaat," ujarnya.
Luthfi meminta kelompok tani dan gapoktan aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi dibutuhkan agar pembangunan tepat sasaran dan jaringan yang sudah terbangun tidak cepat rusak.
Instruksi perawatan disampaikan langsung kepada pengurus gapoktan. Wilayah yang sudah dimasuki jaringan irigasi wajib dijaga agar manfaatnya bertahan lama.
"Rekan-rekan gapoktan nanti tolong lakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kotanya. Wilayah mana yang sudah dimasuki, kemudian sesuai perintah saya, harus dirawat," tegasnya.
Selain memperbaiki jaringan, pemerintah daerah diminta memetakan kebutuhan air di setiap wilayah. Pemetaan mencakup daerah yang membutuhkan sumur, jaringan perpipaan, hingga lahan pertanian tadah hujan.
Langkah itu untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang bisa menekan produksi padi. Dengan peta kebutuhan yang jelas, penanganan bisa dilakukan lebih awal sebelum musim kering tiba.
Pemprov menargetkan seluruh pekerjaan irigasi rampung sesuai jadwal agar musim tanam berikutnya tidak terganggu. Pengawasan dilakukan bersama dinas terkait dan pemerintah kabupaten/kota penerima alokasi.