SEMARANG — Kepala Seksi Kerjasama dan Kehumasan Kanwil DJP Jawa Tengah I, Sarbono, menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan pajak dengan warga. Ia datang bersama tim humas yang terdiri atas Zukriyati dan Moses Bagus, dan diterima langsung oleh Direktur Jateng Pos, Bejan Syahidan, serta Manager Keuangan, Yeti Tri Susanti.
Isu UMKM dan Penegakan Hukum Jadi Bahasan Utama
Dalam pertemuan tersebut, DJP Jawa Tengah I mengangkat sejumlah isu yang kerap menjadi kegelisahan publik. Di antaranya adalah kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM yang dinilai masih membingungkan, hingga upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pajak merupakan instrumen penting pembangunan. Karena itu, edukasi dan sosialisasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Sarbono dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin.
Media Jadi Corong Pelurus Informasi Pajak
Sarbono menjelaskan, masih banyak informasi simpang siur tentang kewajiban perpajakan yang beredar di tengah masyarakat. Menurutnya, kolaborasi dengan media massa menjadi kunci untuk menyampaikan informasi secara benar, utuh, dan mudah dicerna.
“Media memiliki peran strategis untuk menyosialisasikan program-program perpajakan sekaligus meluruskan berbagai informasi yang kurang tepat di tengah masyarakat,” katanya.
DJP dan Jateng Pos Sepakat Perkuat Sinergi
Direktur Jateng Pos, Bejan Syahidan, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang, termasuk menyangkut kebijakan perpajakan.
Sinergi antara DJP dan media ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, masyarakat juga diajak turut mengawasi pemanfaatan pajak bagi pembangunan daerah.
Semangat itu sejalan dengan tagline yang terus digaungkan DJP, “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya.”
