SALATIGA — Pemerintah Kota Salatiga mendorong seluruh perangkat daerah untuk membangun budaya tertib pajak mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Langkah ini diambil seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi yang membutuhkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga, Agung Hendratmiko, mengatakan pembinaan yang digelar pada Senin, 11 Mei 2025 itu diikuti oleh kepala OPD, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), dan bendahara pengeluaran. “Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu membangun budaya tertib pajak sekaligus mengoptimalkan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan data maupun kesalahan administrasi yang berulang,” ujarnya.
Digitalisasi Lewat Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Wali Kota Robby Hernawan menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Menurutnya, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Salatiga.
“Kepatuhan perpajakan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mencerminkan kedisiplinan birokrasi. Maka dari itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Robby dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Mei 2026.
SDM Pengelola Keuangan Dituntut Lebih Adaptif
Selain sistem, Robby juga meminta seluruh sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah lebih adaptif menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ketelitian dan kompetensi menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang berulang.
Agung menambahkan, pembinaan yang digelar BPKPD bertujuan memperkuat pemahaman penatausahaan keuangan serta memastikan implementasi digitalisasi berjalan sesuai regulasi. “Kami ingin memastikan tidak ada celah kesalahan data yang bisa menghambat pelayanan publik,” pungkasnya.
Pemkot Salatiga menargetkan seluruh OPD dapat mengimplementasikan sistem keuangan digital secara penuh dalam waktu dekat. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di seluruh Indonesia.
