BREBES — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kepastian peningkatan kuota pembiayaan rumah subsidi untuk tahun anggaran 2026. Keputusan tersebut muncul dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengonfirmasi bahwa pihaknya menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menaikkan alokasi hunian tersebut. Jumlahnya meningkat signifikan dari kuota tahun 2025 yang berada di angka 25 ribu unit.
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata Maruarar saat memberikan keterangan resmi di hadapan awak media.
Dampak Ekonomi dan Target Bedah Rumah 30 Ribu Unit
Maruarar memproyeksikan perputaran uang di sektor properti Jawa Tengah akan melonjak tajam seiring penguatan program perumahan. Selain kuota subsidi, pemerintah juga membidik target bedah rumah sebanyak 30 ribu unit untuk memperbaiki kualitas hidup warga secara langsung.
Jawa Tengah saat ini tercatat sebagai wilayah dengan penyerapan Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan terbesar secara nasional. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah juga diakui sebagai salah satu bank daerah dengan performa pembiayaan hunian paling tinggi di Indonesia.
Menurut Maruarar, sinergi antara program rumah subsidi, bedah rumah, dan penguatan pembiayaan perbankan akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang sangat besar. Hal ini didukung oleh kesiapan infrastruktur perbankan di wilayah Jawa Tengah.
Luthfi Tekankan Percepatan Tata Ruang dan Perlindungan Lahan Tani
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa hunian layak adalah bagian dari layanan dasar masyarakat yang menuntut kolaborasi lintas level pemerintahan. Namun, ia mengingatkan para bupati dan wali kota untuk segera menuntaskan regulasi tata ruang di wilayah masing-masing.
Langkah ini krusial agar ekspansi investasi perumahan tidak menggerus lahan pertanian yang dilindungi. Kepastian tata ruang diharapkan memberi kenyamanan bagi pengembang dalam membangun kawasan perumahan tanpa berbenturan dengan aturan perlindungan lahan.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” ujar Luthfi mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat hingga level desa.
Realisasi Pembangunan Rumah Layak Huni Capai 281 Ribu Unit
Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah menunjukkan capaian masif dalam perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Sejak 2025 hingga Maret 2026, total 281.312 unit rumah bagi warga miskin telah berhasil dibangun melalui berbagai skema pendanaan.
Anggaran pembangunan tersebut bersumber dari kolaborasi APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga dana CSR perusahaan dan Baznas. Pada triwulan I 2026 saja, terdapat penambahan 6.798 unit dari realisasi tahun 2025 yang mencapai 274.514 unit rumah.
Penyerapan Kredit BNI di Brebes Lampaui Capaian Manado
Sektor perbankan turut mencatat tren positif dalam penyaluran Kredit Program Perumahan di wilayah Jawa Tengah. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaporkan realisasi KPP secara nasional hingga April 2026 telah menyentuh angka Rp1,7 triliun, atau 73,9 persen dari target tahunan Rp2,3 triliun.
Khusus di Kabupaten Brebes, minat masyarakat terhadap pembiayaan hunian tercatat sangat tinggi dengan nilai peminatan mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur. Angka tersebut melampaui pencapaian kegiatan serupa di Manado yang sebelumnya berada di kisaran Rp206 miliar.
