SEMARANG — Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arif Jatmiko, menyatakan persiapan teknis untuk kedua koridor anyar itu sudah mulai berjalan sejak tahun lalu. Kesepakatan awal antara Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan pemerintah kabupaten/kota terkait telah dibangun sebagai landasan pengembangan.
Untuk koridor Gelang Manggung, Pemprov Jateng berencana mengoperasikan 14 unit bus. Rute perjalanan masih dalam tahap penyempurnaan agar bisa terintegrasi dengan angkutan kota dan angkutan pedesaan yang akan berfungsi sebagai pengumpan (feeder).
"Persiapan-persiapan teknis, termasuk sosialisasi awal baik kepada masyarakat maupun perusahaan di sepanjang koridor, sudah mulai berjalan," kata Arif di sela-sela acara Diklat Pemberdayaan Masyarakat Pengemudi Angkutan Barang Berkeselamatan di Aula Kantor Dishub Jateng, Rabu (29/7/2026).
Pemprov Jateng menjadwalkan sosialisasi mendalam pada awal tahun 2027. Tahapan ini bertujuan mematangkan kolaborasi dan pembagian peran antara pemerintah kabupaten, provinsi, serta pengelola Trans Jateng.
Arif menambahkan, pihaknya memastikan titik asal dan tujuan perjalanan masyarakat dapat terlayani optimal tanpa mematikan moda transportasi lokal yang sudah ada.
Sementara untuk koridor yang menghubungkan Jepara, Kudus, dan Pati, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama ditargetkan rampung pada 2027. Dengan begitu, operasional di ruas tersebut bisa dimulai setahun setelahnya.
Arif menjelaskan, persiapan operasional koridor baru minimal dilakukan dua tahun sebelum layanan resmi berjalan. "Supaya dalam pelaksanaannya nanti tidak ada permasalahan dengan koridor-koridor angkutan lama atau yang sudah existing," ujarnya.
Saat ini, Trans Jateng telah beroperasi di tujuh koridor yang tersebar di empat wilayah pengembangan, yaitu Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Semarang, Purwodadi), Solo Raya, Banyumas Raya, serta Purworejo-Magelang. Total armada yang dioperasikan mencapai 115 unit bus.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menekankan bahwa kelancaran transportasi memiliki kaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Ia menyebut diklat pengemudi yang digelar bukan sekadar edukasi lalu lintas, melainkan menyangkut urat nadi perekonomian Jawa Tengah.