SALATIGA — Sebanyak lima dari 183 petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Salatiga memutuskan mundur. Pengunduran diri itu terjadi sejak awal pendataan dimulai pada 15 Juni 2026 lalu.
Kepala BPS Kota Salatiga Agus Kadaryanto mengatakan kelima petugas tersebut dinilai memiliki kinerja yang tidak sesuai harapan instansinya. BPS telah memberikan kesempatan perbaikan sebelum akhirnya mereka menyatakan tidak sanggup melanjutkan tugas.
Agus menjelaskan, sebelum mundur, kelima petugas itu telah melalui proses evaluasi bertahap. BPS memanggil mereka dan memberikan tantangan berupa waktu tiga hari untuk menyelesaikan pendataan hingga 40 persen.
"Sebelumnya kita panggil, misalnya udah nyampe berapa persen gitu kita panggil. Terus kita challenge nih, Kamu kita kasih waktu 3 hari kamu bisa selesai nggak gitu. Setelah kita beri waktu 3 hari ternyata mereka tidak sanggup, akhirnya mereka mengundurkan diri," ujar Agus saat ditemui di Kantor BPS Salatiga, Selasa (21/6/2026).
Pengunduran diri ini murni karena ketidaksanggupan memenuhi target, bukan karena faktor eksternal. BPS langsung bergerak cepat mencari pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
BPS Kota Salatiga menerapkan sistem pemantauan bertahap terhadap seluruh petugas lapangan. Jika ditemukan petugas yang mulai menurun semangatnya, BPS akan langsung memanggil dan memberi kesempatan perbaikan.
"Misalnya, ada dua kita panggil, ada satu kita panggil. Tetap kita challenge, kita berikan waktu untuk beberapa hari. Bisa mencapai percepatannya, bisa tercepat enggak sih pergerakannya. Kalau enggak dapat kita menghendaki, akhirnya mereka memutuskan tidak bisa melanjutkan," jelas Agus.
Meski demikian, Agus mengklaim secara keseluruhan kondisi petugas Sensus Ekonomi 2026 di Salatiga masih semangat. Hanya lima orang yang mengundurkan diri dari total 183 petugas yang diterjunkan.
Sensus Ekonomi 2026 menyasar pendataan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) hingga perusahaan besar di Kota Salatiga. Sebelumnya, Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya.
Ali Said menyatakan sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan kepentingan perpajakan. "Kepada responden kami menjamin kerahasiaan data tak akan kami sampaikan kepada pihak manapun termasuk pajak," tegas Ali seusai kegiatan sensus di Lapangan Simpang Lima Semarang, 17 Juni 2026.
Pernyataan itu disampaikan untuk meredakan kekhawatiran para pelaku usaha yang enggan memberikan data karena takut digunakan sebagai dasar penarikan pajak. BPS memastikan seluruh data hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.