JAWA TENGAH — Kepala Dinas Sosial Kota Depok, H. Utang Wardaya, mengatakan timnya telah menyelesaikan pengecekan lapangan hingga 94 persen dari total 34 ribu kepala keluarga yang masuk daftar calon penerima PBI APBN. Proses verifikasi itu berlangsung hingga pertengahan Juni 2026.
Verifikasi Bulanan dan Prioritas Desil 1–5
“Pengecekan lapangan kami lakukan rutin setiap bulan. Seluruh data kemudian dikirim ke Kementerian Sosial untuk diperbarui setiap tiga bulan sekali agar tetap akurat,” ujar Utang Wardaya, Senin (15/06/2026).
Dari total antrean calon penerima sebanyak 24.791 jiwa, separuhnya belum bisa diusulkan karena berada di luar kelompok prioritas, yakni desil 1 sampai 5. Kelompok desil tersebut merupakan kategori rumah tangga dengan kesejahteraan terendah yang menjadi sasaran utama program bantuan sosial nasional.
53 Ribu Peserta Program Daerah Kembali Aktif
Untuk program bantuan serupa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dinsos Depok telah mengaktifkan kembali sekitar 53 ribu peserta. Proses aktivasi tersebut berlaku sejak awal April 2026.
Seluruh tahapan pendataan hingga pengajuan, kata Utang, tidak dipungut biaya sepeser pun. Pihaknya mengimbau warga waspada terhadap oknum yang mengaku petugas lalu meminta uang atau biaya administrasi.
Warga Diimbau Waspada Oknum Pungli
“Segera cek identitas dan lapor ke kelurahan atau dinas jika ada kecurigaan,” jelas Utang. Pengawasan diperkuat lewat rapat rutin dan evaluasi kinerja petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) agar layanan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Program PBI APBN merupakan skema pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya ditanggung negara. Verifikasi data menjadi krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran di tengah keterbatasan kuota dan anggaran.
