JAWA TENGAH — Kementerian Sosial menegaskan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tidak otomatis hangus ketika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) utama meninggal dunia. Hak penerimaan dapat dialihkan ke anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tangga, asalkan memenuhi syarat dan melewati verifikasi resmi. Pengalihan tidak bisa dilakukan sepihak, sehingga keluarga perlu mengurusnya melalui pendamping sosial setempat.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa bantuan sosial berbasis rumah tangga tetap dapat dilanjutkan setelah KPM utama meninggal. Pengalihan kepesertaan hanya sah bila diproses melalui mekanisme verifikasi, bukan kesepakatan antaranggota keluarga semata.
Pertanyaan soal kelanjutan PKH dan BPNT kerap muncul di kalangan penerima. Sebagian khawatir bantuan langsung dihentikan permanen begitu nama kepala keluarga dicoret dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pengalihan kepesertaan hanya diproses jika calon penerima baru memenuhi kriteria yang ditetapkan. Anggota keluarga pengganti harus berasal dari rumah tangga yang sama dengan KPM lama.
Kriteria di atas bersifat mutlak. Calon pengganti yang tidak tinggal serumah atau tidak tercatat dalam kartu keluarga yang sama tidak dapat diproses pengalihannya.
Prosedur pengalihan tidak dilakukan sendiri oleh keluarga di kantor kelurahan tanpa pendampingan. Peran pendamping sosial menjadi kunci karena merekalah yang meneruskan usulan ke sistem DTKS.
Keluarga sebaiknya tidak menunda pelaporan. Semakin cepat peristiwa dilaporkan, semakin kecil risiko bantuan tertahan pada tahap pencairan berikutnya.
Kementerian Sosial memastikan dana bansos tidak hilang begitu saja saat KPM meninggal. Bantuan tetap melekat pada rumah tangga penerima, bukan pada individu tertentu.
Karena itu, pengalihan ke anggota keluarga lain dimungkinkan selama prosedur ditempuh. Dana yang belum dicairkan pada tahap berjalan akan mengikuti hasil verifikasi dan pembaruan data di DTKS.
Pengurusan pengalihan kepesertaan tidak dipungut biaya. Keluarga penerima diminta waspada terhadap pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dengan imbalan uang.
Informasi resmi soal jadwal pencairan dan status kepesertaan dapat ditanyakan langsung ke pendamping sosial atau dinas sosial setempat. Warga juga bisa memanfaatkan kanal pengaduan Kementerian Sosial bila menemui pungutan liar.
Penipuan bermodus bansos masih marak. Jangan pernah menyerahkan data pribadi atau mentransfer uang kepada siapa pun yang mengaku bisa mengurus pengalihan di luar jalur resmi.