JAWA TENGAH — PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM di Jember meski antrean panjang kendaraan kembali mengular di sejumlah SPBU. Perusahaan menyebut penumpukan antrean dipicu penyesuaian jadwal kapal tanker akibat ketegangan geopolitik global, bukan pemangkasan pasokan.
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menegaskan stok BBM nasional berada di level aman di tengah gelombang antrean yang kembali terjadi di Jember. Fenomena di kabupaten berjuluk Kota Tembakau itu merupakan krisis pasokan ketiga yang melanda wilayah tersebut, meski skalanya tidak separah dua kejadian sebelumnya. Kelangkaan di tingkat eceran memaksa warga memadati SPBU sejak beberapa hari terakhir.
Bagi pekerja lapangan, antrean BBM langsung memangkas jam produktif. Mahfud, seorang pengemudi ojek online, mengaku sempat mencari bensin di pengecer namun stoknya habis. Ia akhirnya ikut mengantre di SPBU dan baru terlayani setelah lebih dari 40 menit.
"Memang harganya tidak naik, tapi waktu kita untuk kerja jadi tertunda. Sebagai penarik ojol, motor dan BBM itu urat nadi kami. Saya harap ini segera teratasi," tutur Mahfud, Sabtu (17/10/2026).
Keluhan serupa berpotensi muncul dari kalangan pekerja harian lain yang bergantung pada kendaraan pribadi. Pasalnya, antrean tidak hanya terjadi di satu-dua SPBU, melainkan menyebar di sejumlah titik di Jember.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan akar persoalan bukan pada pengurangan pasokan. Ketegangan geopolitik dunia memicu pergeseran jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal tanker pembawa BBM.
"Saya tekankan tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian pola distribusi terkait jadwal ketibaan kapal tanker akibat konflik geopolitik yang berkepanjangan," tegas Ahad.
Penyesuaian jadwal itu memicu efek domino pada pengiriman dari Terminal BBM Tanjungwangi, Banyuwangi. Kawasan selatan Jember menjadi wilayah paling terdampak karena jarak geografisnya relatif jauh dari terminal.
Pertamina mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Warga juga diminta menghindari pengecer tak resmi yang berpotensi mematok harga jauh lebih tinggi, serta lebih cermat menyaring informasi di media sosial agar tidak mudah terprovokasi isu kelangkaan.
Untuk mencegah kemacetan di sekitar SPBU, Pertamina telah berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan Satlantas Polres Jember guna mengatur arus kendaraan. Langkah ini diambil agar antrean tidak menutup akses jalan dan memperparah mobilitas warga.
Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah responsif lewat kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara. Bupati Jember, Muhammad Fawait, resmi memberlakukan aturan itu mulai Jumat (16/10/2026).
"Langkah ini kita ambil untuk menekan efisiensi mobilitas harian sekaligus mengurangi beban konsumsi BBM di tingkat daerah hingga jalur distribusi kembali pulih sepenuhnya," kata Muhammad Fawait.
Kebijakan WFH bagi ASN menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah memperkirakan gangguan distribusi masih berlangsung beberapa waktu ke depan. Pemkab Jember tampaknya memilih menekan permintaan ketimbang menunggu pasokan normal sepenuhnya.
Bagi Pertamina, kasus Jember menjadi ujian komunikasi publik. Perusahaan pelat merah itu harus meyakinkan warga bahwa antrean bersifat sementara akibat pergeseran jadwal logistik, bukan tanda kelangkaan struktural. Keberhasilan meredam panic buying akan menentukan seberapa cepat antrean di SPBU Jember kembali normal.