BLORA — Bupati Blora Arief Rohman mengakui pengurangan dana transfer pusat akan berdampak pada program pembangunan daerah. Meski begitu, ia memastikan program prioritas tetap berjalan dengan volume pekerjaan dan alokasi anggaran yang disesuaikan. Kebijakan efisiensi menyasar pos-pos belanja yang dinilai tidak mendesak.
"Kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni, perjalanan dinas, makan dan minum rapat, serta kegiatan rutin kantor lainnya akan diefisienkan," kata Arief dalam wawancara khusus, Kamis (15/10/2026).
Pola efisiensi ini bukan pertama kali diterapkan. Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Blora juga menghadapi keterbatasan pendapatan daerah dan menempuh langkah serupa. Tantangan terbesarnya kini adalah menjaga agar penyesuaian anggaran tidak mengorbankan kebutuhan mendasar warga, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan.
Tekanan fiskal terlihat jelas dalam rancangan APBD 2027. Pendapatan daerah semula direncanakan sekitar Rp 2,295 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah Rp 617,34 miliar.
Namun alokasi TKD yang disampaikan Kementerian Keuangan tercatat sekitar Rp 1,492 triliun. Angka itu turun Rp 93,57 miliar dari rencana transfer sebelumnya yang mencapai Rp 1,586 triliun.
Di sisi belanja, anggaran modal hanya direncanakan Rp 97,74 miliar. Pemkab Blora juga harus menyiapkan Rp 92 miliar untuk cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada 2027. Komposisi ini memperlihatkan ruang anggaran untuk pembangunan fisik baru sangat terbatas.
Pemerintah daerah pun dituntut lebih selektif menentukan proyek yang benar-benar mendesak dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, Arief menyiapkan sejumlah langkah peningkatan PAD. Strateginya meliputi pendataan ulang objek pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, pemutakhiran data wajib pajak, serta penekanan tunggakan dan kebocoran penerimaan.
Pemkab Blora juga akan menyehatkan badan usaha milik daerah dan mengoptimalkan aset daerah yang belum dimanfaatkan tetapi berpotensi menghasilkan pendapatan.
Langkah tersebut dinilai penting agar peningkatan PAD tidak sekadar bertumpu pada penambahan beban masyarakat. Perbaikan tata kelola, perluasan basis penerimaan, dan optimalisasi potensi daerah menjadi kunci.
Di tengah berkurangnya dana transfer pusat, efisiensi saja tidak cukup. Blora juga membutuhkan terobosan pendapatan yang terukur dan pengawasan anggaran yang ketat.
Ujian APBD 2027 bukan hanya menjaga keseimbangan angka. Yang tak kalah penting, memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat kebutuhan masyarakat tersisih dari prioritas pembangunan.