SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku telah menempuh sejumlah langkah pembinaan bagi para kepala daerah sebelum peristiwa operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah itu mencakup pemberian pemahaman hingga pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi seluruh kepala daerah di Jawa Tengah, serta penandatanganan fakta integritas bersama KPK.
Luthfi menyampaikan hal tersebut saat memberikan pernyataan di Gedung Grhadika Bakti Praja Semarang pada Kamis 15 Oktober 2026. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu mengaku terus berupaya menanamkan nilai integritas kepada para pemimpin daerah.
Dalam pernyataannya, Luthfi kembali menyampaikan keprihatinannya atas ditangkapnya Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyon oleh KPK. Ia menyoroti soal integritas yang seharusnya dimiliki seorang kepala daerah.
Hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai kasus yang menjerat Bupati Klaten. Kasus apa yang mendasari operasi tangkap tangan tersebut masih belum diungkap secara rinci.
Luthfi menyebut pihaknya tidak berhenti memberikan pemahaman antikorupsi kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Salah satu caranya melalui pendidikan dan pelatihan antikorupsi yang diikuti para kepala daerah.
Selain diklat, Pemprov Jateng juga menempuh jalur komitmen formal dengan menandatangani fakta integritas bersama KPK. Luthfi menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya menekan risiko korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kepala daerah yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan tanpa merinci lebih jauh soal dugaan yang menjerat Bupati Klaten.
Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten menjadi perhatian publik Jawa Tengah. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari KPK soal konstruksi kasus maupun barang bukti yang diamankan.
Gubernur Luthfi memilih tidak mengomentari detail kasus dan lebih menekankan pentingnya integritas bagi setiap kepala daerah. Pihaknya menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada KPK.
Perkembangan kasus ini masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Publik menantikan penjelasan soal dugaan yang menjerat Bupati Klaten dan langkah hukum selanjutnya.