SEMARANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah dan pemerintah provinsi sepakat menjadikan pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu fokus utama pembangunan pada 2027. Kesepakatan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah yang digelar di Gedung Berlian Semarang, Kamis (3/9/2026).
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan, program ini sejalan dengan visi pemerintahan Ahmad Luthfi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyentuh lapisan bawah.
Taj Yasin menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah harus diarahkan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, sektor ini tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan di atas kertas.
“Anggota DPRD mendukung program kami di pemerintahan tahun 2027, salah satunya adalah ekonomi syariah,” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna.
Selain ekonomi syariah, pengembangan pariwisata berkelanjutan juga disebut menjadi sektor penting yang perlu dikawal pada tahun mendatang. Dua sektor ini dinilai punya efek ganda bagi penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha kecil di daerah.
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin mengapresiasi langkah legislatif yang telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Masukan tersebut kemudian dirangkum dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk menjadi bahan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Dia memastikan, seluruh usulan yang disampaikan DPRD akan ditindaklanjuti dalam penyusunan anggaran tahun depan. Termasuk usulan yang berkaitan langsung dengan penguatan ekosistem ekonomi syariah di Jawa Tengah.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah ini membahas tiga agenda utama sekaligus:
Dengan rampungnya agenda ini, maka payung hukum untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng 2027 telah siap digulirkan. Eksekutif dan legislatif diharapkan segera masuk pada tahap pembahasan yang lebih teknis.