SRAGEN — Penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah tidak lagi berhenti pada selesainya pembangunan atau perbaikan rumah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong agar intervensi pemerintah juga menyentuh persoalan pendidikan dan ekonomi keluarga yang menempati hunian tersebut.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Gondang, Sragen, Selasa (3/3/2026).
Dorongan ini muncul seiring perubahan pola penanganan yang semakin terfokus pada peningkatan kualitas hunian. Sepanjang 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan perbaikan RTLH, sementara pembangunan rumah baru hanya 340 unit.
Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mencatat penurunan signifikan angka backlog. Pada awal 2025, tercatat 1.332.968 unit, kemudian turun menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026 setelah 274.514 unit berhasil ditangani sepanjang tahun lalu.
Penanganan berlanjut pada tahun ini. Hingga Triwulan II, sebanyak 65.449 unit telah ditangani melalui berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, Dana Desa, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga CSR dan Baznas. Dari APBD Provinsi Jawa Tengah sendiri, realisasi mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Sisa backlog yang belum tertangani hingga Triwulan II 2026 tercatat 993.005 unit. Angka ini menunjukkan pekerjaan rumah yang masih panjang bagi pemerintah daerah.
Dari total 1.058.454 unit backlog pada awal 2026, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan, sedangkan backlog kepemilikan hanya 296.390 unit. Artinya, persoalan terbesar bukan warga yang belum punya rumah, melainkan rumah yang sudah ditempati tetapi belum memenuhi standar layak.
Kondisi ini yang mendorong pemerintah memperbanyak program peningkatan kualitas RTLH dibandingkan pembangunan baru. Rumah yang sudah diperbaiki, menurut Gubernur Ahmad Luthfi, tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan keluarga penerima bantuan.
Gambaran nyata terlihat pada keluarga Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Rumahnya yang sebelumnya berlantai tanah dan berdinding belum diplester kini telah diperbaiki melalui program RTLH.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tutur Sailah, Senin (13/7/2026).
Namun, saat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau rumah tersebut, perhatiannya justru tertuju pada kondisi ekonomi keluarga. Suami Sailah, Ade Suratman, masih merantau ke Cirebon sebagai pedagang cilok, sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Anak sulung mereka yang baru lulus SMA belum mendapatkan pekerjaan.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujar Taj Yasin.
Peluang yang ditawarkan antara lain bursa kerja, pelatihan vokasi, magang, hingga kesempatan bekerja ke Jepang apabila tersedia dan sesuai kualifikasi.
Pengalaman serupa dirasakan Hadi Mulyono, warga Kudus. Keinginan memperbaiki rumah sudah lama dipendamnya, tetapi keterbatasan penghasilan membuat rencana itu sulit diwujudkan.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi, Senin (29/6/2026).
Program perbaikan RTLH ini menjadi salah satu prioritas Pemprov Jawa Tengah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, mengingat kualitas hunian berkaitan erat dengan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga. Tantangan ke depan bukan hanya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, tetapi memastikan keluarga yang menempatinya mampu meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. [ADV]