SEMARANG — Produksi padi Jawa Tengah pada 2025 menembus 9,39 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 493.684 ton dibanding tahun sebelumnya. Angka ini dipanen dari areal sawah seluas 1,67 juta hektare dan mengamankan kontribusi 15 persen terhadap pasokan beras nasional.
Capaian tersebut menjadi modal utama provinsi ini dalam memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Modernisasi pertanian, bantuan irigasi, hingga perlindungan lahan menjadi prioritas yang terus digenjot di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, hamparan sawah seluas 264 hektare menjadi saksi nyata keberhasilan program tersebut. Sebanyak 100 petani yang tergabung dalam Gapoktan Sari Tani menikmati hasil manis pada musim tanam kedua tahun 2026.
Produktivitas padi di lahan itu melampaui enam ton per hektare. Ketua Gapoktan Desa Gentan, Joko Mursito, menyebut momen panen raya ini menjadi ruang bagi para petani untuk menyuarakan kebutuhan mereka langsung kepada jajaran pemerintah provinsi.
"Alhamdulillah petani Desa Gentan senang, karena aspirasi kami langsung ditangkap Pak Gubernur. Kami merasa diperhatikan dan nyaman," ujar Joko pada 24 Juni 2026 lalu.
Dalam pertemuan yang berlangsung di sela panen raya tersebut, para petani menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak. Aspirasi itu langsung ditangkap oleh Gubernur Ahmad Luthfi untuk ditindaklanjuti.
Keempat poin tersebut menjadi catatan penting bagi pemprov dalam merancang kebijakan pertanian ke depan. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi padi di tengah tantangan perubahan iklim.
Keberhasilan panen petani Jawa Tengah tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal. Beras dari provinsi ini hadir mengisi piring-piring masyarakat di berbagai penjuru Nusantara, melintasi batas-batas wilayah administratif.
Dengan volume produksi yang terus meningkat, peran Jateng sebagai penopang ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Momentum Hari Jadi ke-81 menjadi pengingat bahwa sektor agraris tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Komitmen menjaga lumbung pangan nasional ini diharapkan terus berlanjut, seiring upaya pemerintah dalam memodernisasi pertanian dan melindungi lahan produktif dari alih fungsi.