JAWA TENGAH — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN dan akan melanjutkan restrukturisasi besar-besaran hingga akhir 2026. Dari total 1.077 entitas yang semula tercatat, hanya perusahaan yang dinilai produktif dan memberi nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan.
"Kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN akan kita tutup," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026).
Presiden menyebut langkah ini sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Fokus pemerintah kini diarahkan pada efisiensi biaya operasional yang selama ini membebani keuangan negara.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melaporkan telah mengkonsolidasi 250 BUMN dalam 18 bulan terakhir. Aksi ini menghasilkan penghematan biaya overhead hingga Rp 50 triliun, mencakup gaji direksi, komisaris, sewa gedung, hingga biaya operasional rapat.
"Mereka (Danantara) laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp 50 triliun, gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, rapat kerja," ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Kepala Negara memproyeksikan angka penghematan ini akan terus bertambah seiring proses penutupan perusahaan yang masih berjalan. Hingga akhir 2026, total efisiensi diperkirakan menembus Rp 70-80 triliun.
Instruksi perampingan tidak hanya berhenti di level induk usaha. Dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026), Presiden secara spesifik memerintahkan pemangkasan layer-layer serta anak dan cucu perusahaan.
"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya.
Struktur bisnis yang terlalu dalam selama ini dinilai memperlambat pengambilan keputusan strategis. Dengan hierarki yang lebih ramping, produktivitas perusahaan diharapkan meningkat dan pengawasan menjadi lebih ketat.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," jelas Teddy.
Dalam kesempatan yang sama, Dirut Pertamina melaporkan perkembangan program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) yang diluncurkan pada Juli 2026. Prabowo juga menerima paparan mengenai kesiapan infrastruktur untuk tahapan mandatori bioetanol oleh pemerintah.
Rapat di Hambalang itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kebijakan perampingan BUMN ini menjadi ujian bagi Danantara dalam mengelola aset negara yang tersisa. Keberhasilan mencapai target 300 entitas akan menentukan seberapa besar ruang fiskal yang bisa dialihkan untuk program-program pembangunan lainnya.