SEMARANG — Pemerintah Kabupaten Blora serius menggarap sektor pertanian organik. Target ambisius dicanangkan: setiap desa di 295 desa/kelurahan harus memiliki lahan pertanian organik seluas satu hektare. Jika terealisasi, total lahan organik di Blora bakal mencapai 295 hektare.
Gagasan ini disampaikan Bupati Blora Arief Rohman saat menghadiri Muktamar Petani Nahdliyyin yang digelar Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Al-Itqon, Desa Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Senin (10/8/2026).
Ambisi tersebut bukan tanpa dasar. Blora merupakan salah satu lumbung pangan Jawa Tengah. Pada 2025, kabupaten ini tercatat sebagai penghasil beras nomor enam di provinsi tersebut.
Data yang dipaparkan Arief menunjukkan produksi Gabah Kering Giling (GKG) Blora pada 2025 mencapai 530.818 ton. Angka ini melonjak 106.407 ton atau 25,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 424.411 ton. Produktivitas padi juga naik menjadi 50,98 kuintal per hektare.
Dari produksi gabah tersebut, Blora menghasilkan sekitar 305.252 ton beras pada 2025, meningkat 61.190 ton dari 244.062 ton pada 2024.
Arief menjelaskan, lahan bengkok desa dipilih sebagai titik awal pengembangan pertanian organik. Kebijakan ini dinilai strategis karena lahan bengkok dikelola pemerintah desa, sehingga mudah dikontrol dan dijadikan percontohan bagi petani.
“Jika satu desa bisa menyediakan satu hektare, tentunya di Blora ini ada 295 desa/kelurahan yang bisa menyediakan 295 hektare pertanian organik,” ujar Arief dalam paparannya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Bupati bersama Ketua PCNU Blora HM Fatah pada 15 Juli 2025 di Gedung PWNU Jawa Tengah. Kerja sama itu disaksikan langsung Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh dan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghofar Rozin.
Menurut Arief, pertanian organik merupakan solusi masa depan yang menjaga kesehatan konsumen sekaligus memperbaiki kualitas tanah. Sistem ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia yang biayanya terus meningkat.
Pemkab Blora tidak berhenti pada target lahan. Mereka juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah BUMN, termasuk Pertamina, untuk pendampingan dan pembinaan petani.
“Kami ingin NU, khususnya LPPNU, terus menggerakkan semangat petani organik di setiap desa. Blora harus menjadi kabupaten percontohan di bidang pertanian organik,” tegas Arief yang juga dikenal sebagai santri tersebut.
Di tempat yang sama, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh menegaskan Muktamar Petani Nahdliyyin lahir dari kegelisahan bersama atas nasib petani, khususnya warga NU. Forum ini menjadi ruang konsolidasi petani untuk menyampaikan aspirasi secara mandiri.
“Kegiatan ini adalah kegelisahan kita semua yang ada di Jawa Tengah dan lainnya. Muktamar petani ini lisensi Jawa Tengah, bukan berarti untuk menunjukkan perlawanan atau tandingan. Merupakan wadah petani-petani jamiyah NU yang berdaulat dan merdeka,” ujarnya.
Acara yang digelar LPP PBNU bersama Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) PBNU serta Pesantren Al-Itqon ini melibatkan jaringan LPP NU dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian persiapan menuju Muktamar ke-35 NU.
Bupati Arief berharap kader NU sebagai petani binaan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelopor dan teladan dalam menerapkan pertanian ramah lingkungan.
“Ke depan, kami berharap kader NU sebagai petani binaan dapat menjadi bagian penting dalam menggerakkan pertanian organik di Kabupaten Blora. Tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelopor, penggerak, dan teladan bagi masyarakat,” pungkasnya.