Pemkot Semarang Ajukan Bantuan Pusat untuk Revitalisasi Rusun Kaligawe dan Bandarharjo, Target Perbaikan 2027

Penulis: Wahyu Hidayat  •  Minggu, 02 Agustus 2026 | 19:12:01 WIB
Disperkim Kota Semarang menyusun dokumen perencanaan revitalisasi Rusun Kaligawe dan Bandarharjo untuk diajukan sebagai usulan bantuan ke Kementerian PKP.

SEMARANG — Dua rumah susun tertua di Kota Semarang dipastikan masuk daftar prioritas perbaikan menyeluruh. Rusun Kaligawe dan Rusun Bandarharjo disebut sudah tidak layak secara struktur, sehingga Pemkot tidak bisa lagi hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menambalnya.

Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengungkapkan kondisi Rusun Kaligawe lebih memprihatinkan dibanding Bandarharjo. Bangunannya dilaporkan mulai mengalami kemiringan, sehingga butuh penanganan teknis yang serius dan biaya yang tidak sedikit.

Anggaran Perbaikan Rusun Ditargetkan Turun 2027

Pihaknya saat ini tengah fokus menyusun detail engineering design (DED) dan dokumen perencanaan lainnya. Kelengkapan administrasi itu menjadi syarat utama untuk mengajukan usulan bantuan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Kaligawe sama Bandarharjo kita usulkan. Kaligawe itu kondisinya sudah mulai miring. Kita lagi siapkan dokumen perencanaannya. Harapannya tahun 2027 atau 2028 bisa ada anggaran untuk perbaikan,” ujarnya, Minggu (2/8).

Proses revitalisasi tidak bisa dilakukan asal-asalan. Selain mengganti atap dan dinding, pekerjaan akan menyentuh perkuatan struktur bawah bangunan. Hal inilah yang membuat estimasi biayanya membengkak dan memaksa pemkot mencari sumber dana alternatif di luar APBD.

Perbaikan Atap Bocor Jadi Prioritas Jangka Pendek

Sembari menunggu kepastian anggaran dari pemerintah pusat, Disperkim tidak tinggal diam. Perbaikan ringan yang bersifat darurat tetap dilakukan agar warga tidak terusik oleh kebocoran saat musim hujan.

“Kalau perbaikan sekarang paling unit-unit yang bocor dulu. Penanganan prioritas itu yang kita lakukan, sedangkan perbaikan secara keseluruhan dilakukan bertahap karena membutuhkan anggaran yang besar,” tuturnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan hunian tetap layak dan aman dihuni selama masa tunggu. Disperkim menargetkan seluruh dokumen perencanaan rampung sebelum pengajuan resmi ke Kementerian PKP dilakukan, sehingga peluang persetujuan anggaran semakin besar.

Reporter: Wahyu Hidayat
Sumber: beritajateng.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top