Pemprov Jateng Akui Anggaran Terbatas, Rehabilitasi Sekolah Rusak di Jawa Tengah Berjalan Bertahap

Penulis: Yanto Prasetya  •  Rabu, 29 Juli 2026 | 17:43:31 WIB
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyampaikan pernyataan terkait keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi sekolah rusak di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (29/7/2026).

SEMARANG — Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno buka suara soal masih banyaknya sekolah rusak yang belum diperbaiki. Ia mengakui kapasitas anggaran daerah menjadi kendala utama dalam percepatan rehabilitasi infrastruktur pendidikan.

"Kalau bicara soal kendala anggaran, tentu kapasitas fiskal kita ada batasnya. Mungkin penentuan skala prioritasnya yang belum sepenuhnya presisi sehingga masih ada beberapa sekolah yang tertinggal dari program penanganan," ujarnya di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu (29/7/2026).

Prioritas Utama: Sekolah dengan Kerusakan Berat

Sumarno menjelaskan, kondisi bangunan sekolah di Jawa Tengah sudah dipetakan berdasarkan tingkat kerusakan. Mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Dengan dana APBD yang terbatas, fokus utama pemerintah provinsi adalah menangani sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah terlebih dahulu.

"Data kondisi sekolah sudah ada klasifikasinya, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Fokus program APBD Provinsi adalah menangani sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat secara bertahap," jelasnya.

Pendataan Jadi Kunci Usulan ke Pusat

Pernyataan tersebut disampaikan Sumarno merespons sorotan publik terhadap kondisi SDN Tanggirejo di Kabupaten Grobogan. Ia menegaskan, pemerintah terus melakukan identifikasi kondisi sekolah sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi. Data tersebut juga menjadi acuan untuk mengajukan dukungan dana ke pemerintah pusat.

Menurut Sumarno, kewenangan penanganan sekolah berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menjadi tanggung jawab pemkab/pemkot. Sementara sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) berada di bawah kewenangan Pemprov Jateng.

"Kami selalu melakukan identifikasi kondisi sekolah. Untuk mengusulkan program rehabilitasi ke pemerintah pusat juga harus melalui proses pendataan terlebih dahulu," katanya.

Koordinasi untuk Sekolah yang Terlewat

Sumarno berjanji akan mengoordinasikan penanganan jika ada sekolah yang belum masuk daftar prioritas. Pemerintah akan menindaklanjuti temuan di lapangan agar perbaikannya bisa segera direalisasikan.

"Kalau memang ada yang kemarin terlewat, tentu akan kami koordinasikan supaya kondisi sekolah yang rusak tersebut bisa segera ditangani," tambahnya.

Namun, saat ditanya jumlah pasti SMA dan SMK yang mengalami kerusakan di Jawa Tengah, Sumarno belum bisa memberikan data rinci. Ia menyebut informasi tersebut berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

"Saya kebetulan tidak memegang datanya. Mungkin Dinas Pendidikan yang lebih mengetahui," pungkasnya.

Reporter: Yanto Prasetya
Sumber: indoraya.news This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top