JAWA TENGAH — Jakarta—Indonesia memiliki pasokan hidrogen yang melimpah, tapi justru tidak punya kendaraan yang bisa memanfaatkannya. Fenomena ini terungkap dalam gelaran Global Hydrogen Ecosystem 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
PLN saat ini memproduksi hidrogen dalam jumlah signifikan dari berbagai pembangkit listriknya. Total produksi mencapai 203 ton per tahun. Dari jumlah itu, kebutuhan internal untuk operasional pembangkit hanya menyerap 75 ton per tahun. Artinya, ada surplus sekitar 130 ton per tahun yang menganggur.
Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa PLN sudah membangun Hydrogen Refueling Station (HRS) atau stasiun pengisian hidrogen yang siap beroperasi. Infrastruktur ini dibangun bersama Pertamina untuk membentuk rantai pasok terintegrasi.
"Hydrogen Refueling Station sudah ada dan siap dipakai. Hidrogennya juga sudah tersedia," ujar Darmawan dalam acara tersebut.
Masalahnya, hingga saat ini populasi bus atau kendaraan berat berbasis hidrogen di Indonesia hampir tidak ada di jalur transportasi publik utama. Situasi ini kontras dengan pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai yang ekosistem hilirnya sudah jauh lebih maju.
Untuk kendaraan berat seperti bus, hidrogen menawarkan sejumlah keunggulan dibanding baterai listrik biasa. Waktu pengisiannya hanya hitungan menit, mirip mengisi BBM. Jarak tempuh per pengisian lebih jauh, dan bobot sistem penggerak lebih ringan sehingga kapasitas penumpang bus tetap optimal.
Dari sisi ekonomi, hidrogen diklaim jauh lebih irit dibanding BBM. Dengan surplus 130 ton per tahun, PLN memiliki daya tawar harga yang kompetitif untuk menyuplai kebutuhan energi transportasi. Penghematan biaya operasional diharapkan bisa menurunkan beban subsidi energi pemerintah dan mengurangi impor BBM.
Darmawan mengakui bahwa adopsi teknologi hidrogen menghadapi masalah klasik "ayam dan telur"—mana yang harus ada lebih dulu, infrastruktur atau kendaraan. PLN sudah mengambil langkah berani dengan menyediakan infrastruktur lebih dulu, tapi produsen otomotif dan operator transportasi belum bergerak.
"Yang belum ada justru adalah unit bus hidrogen itu sendiri," tegas Darmawan.
Transisi ini memerlukan komitmen dari produsen otomotif untuk mulai mendatangkan atau merakit bus bertenaga hidrogen di dalam negeri. Tanpa itu, surplus hidrogen 130 ton per tahun hanya akan menjadi potensi yang terparkir, sementara target emisi nol bersih pada 2060 masih harus dikejar.