WONOGIRI — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merampungkan rancangan insersi kurikulum perkoperasian untuk SD, SMP, dan SMA. Program ini ditargetkan berjalan pada tahun ajaran 2026/2027 dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan serta mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, memastikan rancangan kurikulum telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pihaknya menargetkan peluncuran awal Juni 2026.
“Kita targetkan tahun ajaran baru besok sudah bisa masuk, juga sudah siap meluncurkan pada awal Juni. Besok saya bertemu Kepala Badan Kabijakan Kemendikdasmen,” terang Bramianto, Kamis (21/5/2026).
Kurikulum disusun bertahap sesuai jenjang. Siswa SD akan dikenalkan dasar-dasar koperasi. SMP mempelajari struktur organisasi, tugas, dan fungsi koperasi. SMA diarahkan pada penguatan kewirausahaan berbasis koperasi.
“Jadi, kurikulum ini agar anak-anak kita bisa mengenal sistem ekonomi kerakyatan, bergotong royong, bekerja sama, dan ending-nya kesejahteraan bersama,” jelasnya.
Di luar antusiasme pemerintah, diskusi publik mulai bergeser. Banyak pihak menilai tantangan generasi muda saat ini jauh lebih kompleks dibanding sekadar memahami sistem koperasi.
Anak-anak menghadapi tekanan ekonomi keluarga, perkembangan kecerdasan buatan, persaingan kerja global, literasi digital, ancaman pinjaman online, keamanan siber, hingga persoalan kesehatan mental. Istilah “kurikulum bertahan hidup” pun mencuat sebagai pelengkap yang dinilai lebih mendesak.
Beberapa materi yang dianggap relevan antara lain literasi keuangan pribadi, keterampilan kerja dan usaha, ketahanan hidup, kecakapan digital, serta kesiapsiagaan bencana dan survival dasar.
Jika dikemas secara modern, kurikulum koperasi sebenarnya bisa tetap relevan. Tantangannya terletak pada implementasi — apakah siswa hanya menghafal definisi koperasi, atau benar-benar diajak membangun usaha mini, mengelola keuangan bersama, dan praktik ekonomi nyata.
Pendekatan seperti itu dinilai lebih dekat dengan kebutuhan generasi saat ini. Sebab publik tidak hanya menunggu mata pelajaran baru, tetapi memastikan sekolah menyiapkan generasi yang siap hidup, siap bekerja, dan siap beradaptasi dengan masa depan.