KLATEN — Dari total 54.555 KPM PKH di Klaten pada Tahap I Tahun 2026, sebanyak 2.596 keluarga berhasil graduasi. Rinciannya, 992 keluarga memilih graduasi mandiri karena menyatakan sudah tidak bergantung pada bantuan pemerintah, sementara 1.604 keluarga lainnya graduasi setelah mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Cerita Sri Giatmi: Dari Penerima Bansos Kini Berjualan Jamu Keliling
Salah satu peserta graduasi, Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, mengaku sudah merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengikuti PKH sejak 2013, saat kondisi keluarganya sangat sulit bahkan untuk membelikan jajan anak.
"Graduasi ini bagi kita yang sudah mampu, kalau belum cukup ya belum berani untuk graduasi. Cukup nggak cukup kan kita sendiri yang merasakan," ujar Sri yang kini berjualan jamu keliling.
Ibu dua anak itu menceritakan bahwa bantuan PKH tidak hanya dipakai untuk kebutuhan pokok dan biaya sekolah anak, tetapi juga disisihkan sebagai modal usaha. Kini anak pertamanya sudah bekerja di pabrik dengan penghasilan tetap, sementara anak keduanya duduk di kelas 3 SMP.
Bantuan Modal Usaha Hingga Rp5 Juta Dorong Kemandirian
Selain wisuda graduasi, acara tersebut juga menjadi ajang penyaluran bantuan PPSE dari Kementerian Sosial. Nilai bantuan modal usaha bisa mencapai Rp5 juta per KPM. Tri Suwiyem, warga Klaten Tengah, mengaku mendapatkan peralatan untuk berjualan bakso dan usahanya sudah berjalan enam bulan.
"Program ini bisa mengembangkan usaha kami. Semoga perekonomian kami sekeluarga bisa berjalan lancar, jualan tetap jalan," kata Tri.
Gubernur: Angka Kemiskinan Jateng Turun Berkat Kolaborasi
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah ribuan warga yang sudah berani graduasi. Menurutnya, semangat ini perlu ditularkan ke daerah lain seperti Kendal dan Brebes yang juga menggelar program serupa.
"Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, menjadi berdiri sendiri," ujar Luthfi.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan perusahaan sangat penting dalam memerangi kemiskinan. Hal itu dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen pada 2025 lalu.
Wakil Mensos: Keterbukaan Data Kunci Intervensi Tepat
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut bahwa kerja keras Gubernur dan para bupati dalam mengentaskan kemiskinan patut diapresiasi. Menurutnya, keterbukaan data masyarakat miskin di tiap daerah menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan bersama-sama bisa tepat sasaran.
