JAWA TENGAH — Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Ia meminta lembaga antirasuah tersebut turut mengawasi proyek hilirisasi yang tengah digarap perusahaan. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta.
Ruang Lingkup Pengawasan yang Diminta
Dalam pertemuan itu, Dony memaparkan sejumlah proyek hilirisasi yang membutuhkan pengawasan ketat. Ia menekankan pentingnya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. "Kami ingin KPK membantu memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam pengelolaan proyek ini," ujar Dony.
Danantara Asset Management saat ini mengelola sejumlah investasi di sektor sumber daya alam. Proyek hilirisasi menjadi fokus utama karena nilai investasinya yang besar dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Respons KPK atas Permintaan Danantara
Pihak KPK menyambut baik inisiatif Danantara. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan lembaganya siap berkoordinasi untuk memberikan pendampingan. "Kami akan lihat skema pengawasannya, apakah perlu ada MoU atau bentuk kerja sama lain," kata Alexander.
KPK memiliki program pengawalan proyek strategis nasional yang sudah berjalan. Program ini mencakup audit berkala dan pemantauan langsung di lapangan. Danantara berharap bisa masuk dalam program tersebut.
Latar Belakang Proyek Hilirisasi
Proyek hilirisasi menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Beberapa proyek yang masuk dalam pengelolaan Danantara antara lain pengolahan nikel, bauksit, dan tembaga. Nilai investasi untuk proyek-proyek ini mencapai puluhan triliun rupiah.
Dony menambahkan, pengawasan dari KPK diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor. "Kami tidak ingin proyek ini terganggu oleh masalah hukum di kemudian hari," ujarnya. Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk transparansi tata kelola BUMN.
Tindak Lanjut dan Jadwal
Setelah pertemuan ini, Danantara dan KPK akan menyusun kerangka kerja sama teknis. Tim dari kedua lembaga dijadwalkan bertemu kembali pekan depan untuk membahas detail pengawasan. Dony optimistis kerja sama ini bisa segera terealisasi dalam waktu dekat.
Sejumlah pengamat menilai langkah Danantara ini positif untuk mencegah korupsi di sektor hilirisasi. Namun, mereka mengingatkan agar pengawasan tidak tumpang tindih dengan fungsi auditor internal perusahaan.
