GROBOGAN — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Grobogan, Rabu (24/6/2026) kemarin, diwarnai sorotan tajam terhadap mutu pendidikan dasar. Tiga fraksi—Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Keadilan Nasional (Nasdem-PKS)—mempertanyakan efektivitas belanja APBD 2025 setelah hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) menunjukkan angka memprihatinkan.
Nilai Matematika di Bawah 40, Peringkat 35 Se-Jateng
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Benni Susanto, memaparkan data yang mengejutkan. Nilai rata-rata Bahasa Indonesia siswa SD dan SMP di Grobogan hanya 58,48—lebih rendah dari rata-rata nasional 60,35. Nilai Matematika bahkan lebih parah: 39,59, sementara rata-rata nasional 43,61.
"Dalam salah satu pemeringkatan TKA untuk siswa SMP, Grobogan mendapat nilai 49,04 dan berada di peringkat 35 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Posisi terendah," kata Benni dalam sidang paripurna.
Belanja Pendidikan Besar, Tapi Mutu Justru Tertinggal
Benni menegaskan, temuan ini menjadi catatan kritis di tengah klaim perbaikan indikator makro daerah. Menurutnya, kemampuan dasar literasi dan numerasi anak-anak Grobogan justru masih tertinggal dibanding daerah lain di Jawa Tengah.
"Dengan belanja pendidikan yang secara nominal cukup besar dan telah disajikan dalam rincian fungsi pendidikan, seharusnya terdapat dampak yang lebih kuat terhadap peningkatan mutu pembelajaran," ujarnya.
Fraksi Gerindra mendesak Dinas Pendidikan Grobogan untuk membuka peta alokasi dan realisasi belanja pendidikan tahun 2025. Mereka ingin memastikan anggaran benar-benar diarahkan ke program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kemampuan dasar siswa.
DPRD Minta Peta Intervensi Sekolah Tertinggal
Dalam rapat paripurna yang membahas pertanggungjawaban APBD 2025 itu, Benni juga meminta penjelasan tertulis dari Pemkab Grobogan. Setidaknya tiga hal yang dikejar: komposisi belanja yang mendukung mutu pembelajaran, peta intervensi terhadap sekolah dan wilayah dengan capaian TKA rendah, serta bukti dampak program terhadap hasil belajar siswa.
"Kami meminta penjelasan sejauh mana alokasi maupun realisasi belanja pendidikan tahun 2025 benar-benar diarahkan ke program yang langsung berdampak," pungkas Benni.
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Keadilan Nasional disebutkan juga turut menyampaikan pandangan serupa dalam rapat yang sama. Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Grobogan belum memberikan tanggapan resmi atas sorotan DPRD tersebut.
