SEMARANG — Sebanyak 36.891 petugas BPS mulai turun ke 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah sejak Kamis (18/6) untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, menyasar lebih dari 16 juta kepala keluarga dan sekitar 4,9 juta pelaku usaha di provinsi tersebut.
Data Dijamin Rahasia, Bukan untuk Pajak
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi memastikan data yang dikumpulkan tidak ada hubungannya dengan kepentingan perpajakan. Ia meminta masyarakat tidak takut saat memberikan data kepada petugas sensus.
“Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami pastikan rahasia data terjaga,” kata Sonny di Semarang, Kamis (18/6).
Hal senada disampaikan Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said. Ia menjamin kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dan tidak akan diserahkan kepada pihak mana pun, termasuk otoritas pajak.
Jawa Tengah Jadi Kunci Kualitas Data Nasional
Menurut Sonny, posisi Jawa Tengah sangat strategis dalam sensus kali ini. Jumlah unit usaha di provinsi ini mencapai sekitar 5 juta, atau setara 25,76 persen dari total usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari seluruh usaha di Indonesia.
“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” ujarnya.
Petugas Masuk ke Rumah untuk Data Usaha Digital
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar pelaku usaha formal, tetapi juga rumah tangga. Secara nasional, BPS menargetkan 32 juta pelaku usaha dan 289,3 juta jiwa dari 95,3 juta keluarga.
Sonny menjelaskan, perkembangan teknologi membuat banyak aktivitas usaha tidak lagi mudah teridentifikasi dari pengamatan luar. Banyak warga kini berjualan melalui platform digital seperti TikTok dan media sosial.
“Baru bisa kita data, baru bisa kita identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” jelasnya.
Data Jadi Dasar Kebijakan dan Target Pertumbuhan 8 Persen
Sonny menegaskan data hasil sensus sangat penting untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan ekonomi, baik di pusat maupun daerah. Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen hanya bisa dicapai jika pemerintah memiliki data berkualitas.
“Data lengkap akan identifikasi sektor mana saja yang biaya produksinya mahal. Sehingga pemerintah bisa bantu intervensi untuk infrastruktur yang tepat, bisa juga buat pengambilan kebijakan Gubernur maupun daerah,” tuturnya.
Cek Identitas Petugas Sebelum Memberi Data
Untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, BPS mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus terlebih dahulu. Petugas resmi dilengkapi rompi, kartu identitas, dan surat tugas.
“Jadi bisa ditanyakan, bisa dilihat dari identitas rompi, surat pengenal, dan surat tugasnya,” kata Sonny.
