KENDAL — Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari meluncurkan program Gerakan Aksi Sinergis Stakeholder (GASS) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang memungkinkan warga membayar pajak lewat QRIS. Inovasi ini dihadirkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mengakselerasi penerimaan pajak yang hingga pertengahan 2026 baru mencapai 20 persen dari target.
Peluncuran program berlangsung di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Kamis (18/6/2026). Bupati yang akrab disapa Tika itu menilai sistem pembayaran digital ini memotong antrean panjang di loket dan memberi fleksibilitas penuh bagi wajib pajak.
Bayar PBB Cukup Scan QRIS, Kapan Saja dan Bank Apa Saja
“Ini akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak PBB. Jadi saat membayar masyarakat tidak harus ke loket cukup menggunakan QRIS, kapanpun, dimanapun dan bank apapun,” kata Tika dalam sambutannya.
Mulai tahun depan, setiap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kendal akan dilengkapi kode QR yang terintegrasi langsung dengan sistem pembayaran QRIS. Kepala Bidang Penagihan Bapenda Kabupaten Kendal, Yusticia Andi Astuti, menyebut langkah ini membuat proses pembayaran bisa dilakukan dalam hitungan detik tanpa perlu datang ke bank atau kantor pajak.
Realisasi PBB-P2 Baru 20 Persen, Target Bergantung Musim Panen
Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab, mengungkapkan bahwa capaian penerimaan PBB-P2 hingga pertengahan tahun ini masih jauh dari harapan. Dari target yang ditetapkan, baru seperlima yang terealisasi.
“Capaian PBB-P2 saat ini baru 20 persen. Karena kebiasaan di Kendal itu nunggu panen, insyaallah di bulan September-Oktober itu target bisa terpenuhi,” ujarnya.
Fenomena musiman ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda. Mayoritas wajib pajak di Kendal adalah petani yang baru memiliki uang tunai setelah masa panen. Digitalisasi pembayaran diharapkan bisa mempercepat setoran saat momentum tersebut tiba.
Kolaborasi Tiga Pilar: Kepatuhan, Pengawasan, dan Kemudahan Layanan
Yusticia Andi Astuti menjelaskan bahwa GASS PBB-P2 bukan sekadar soal teknologi. Program ini menggabungkan tiga strategi sekaligus: meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan dari Inspektorat dan Kejaksaan dalam penagihan piutang bengkok, serta menyediakan kanal pembayaran yang lebih mudah.
“Kami mencoba menginisiasi GASS PBB-P2, ini mengkolaborasikan peningkatan ketaatan wajib pajak, kemudian pengawasan Inspektorat dan Kejaksaan dalam penagihan piutang bengkok, serta kemudahan pembayaran dan pelayanan PBB-P2,” terangnya.
Dengan integrasi QRIS di setiap SPPT, pemerintah daerah berharap wajib pajak tidak lagi memiliki alasan untuk menunda pembayaran. Sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak karena setiap transaksi tercatat secara digital dan real-time.
