JAWA TENGAH — Praktik yang disebut abuse of power itu terkuak dari sumber internal PLN Pusat. Menurut sumber tersebut, beberapa hari menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Darmawan merombak direksi dan komisaris di PLN Batam, anak perusahaan (AP) PLN. Pada waktu yang sama, ia juga mengganti direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC), anak usaha dari sub-holding (SH) PLN Nusantara Power.
"Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara," ungkap sumber tersebut, Selasa (15/4).
Sumber itu menambahkan bahwa RUPS PLN Holding pun belum digelar. Akibatnya, tujuh direksi yang diperpanjang masa jabatannya sejak November lalu hingga kini belum menerima SK resmi. Ironisnya, di saat posisi strategis di sub-holding dibiarkan kosong, jabatan yang sudah terisi justru dirombak.
Pensiunan Ditempatkan, Pejabat Lama Digeser
Sumber internal juga menyoroti satu mutasi yang dianggap aneh. Posisi Direksi di PLN NPC—yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk—diberikan kepada mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi. Padahal, Murdifi resmi pensiun sebagai pegawai PLN per 1 April 2025.
"Pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya," kecam sumber tersebut.
Seruan Copot Dirut PLN
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira menilai situasi ini janggal. Ia membandingkan dengan BUMN lain seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog yang sudah berganti direktur utama di era Presiden Prabowo. "Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?" ujar Yudhistira.
Menurutnya, masih banyak figur kompeten di luar sana yang bisa mengisi posisi nomor satu di PLN. "Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN. Padahal kalau mau ada penyegaran di PLN, copot Darmo, ganti dengan pihak lain, misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa di Indonesia," tambahnya.
Laporan Dugaan Korupsi Masih Berjalan
Yudhistira yang juga inisiator Relawan Listrik Untuk Negeri mengaku sudah melaporkan berbagai dugaan korupsi di era Darmawan Prasodjo ke Kortas Tipikor Polri. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. "Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutupnya.
