JAWA TENGAH — Manajemen TINS menyampaikan sikap itu dalam jawaban tertulis kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Surat tersebut merupakan respons atas permintaan penjelasan bursa terkait rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA dan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI), BUMN khusus yang bakal mengelola ekspor komoditas.
“Perseroan mendukung rencana pemerintah untuk menerbitkan PP tentang Tata Kelola Ekspor SDA. Kebijakan ini dinilai dapat menaikkan nilai tambah, memperkuat devisa negara, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor ekspor nasional,” tulis manajemen TINS dalam keterangannya.
Dampak ke Operasional dan Keuangan Belum Bisa Dipastikan
Meski mendukung, TINS mengakui belum bisa menghitung secara pasti dampak kebijakan ini terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun arus kas. Manajemen menegaskan, segala kemungkinan masih bergantung pada ketentuan teknis dan mekanisme implementasi PP yang hingga kini belum memiliki kepastian.
Dari sisi operasional, ketidakpastian ini dinilai menjadi tantangan tersendiri. TINS harus melakukan penyesuaian kegiatan operasional dan perencanaan usaha di tengah regulasi yang masih cair. “Perseroan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan perkembangan regulasi yang berlaku,” sambung manajemen.
Untuk mengantisipasi, TINS aktif mengikuti berbagai diskusi dan forum pembahasan. Perusahaan juga berkoordinasi dengan asosiasi terkait guna memperoleh arahan dan kejelasan mengenai rencana penerapan kebijakan tersebut.
Potensi Penyesuaian Kontrak dengan Pelanggan
Salah satu dampak paling konkret yang mungkin terjadi adalah perubahan pada perjanjian kerja sama dengan pelanggan eksisting. Manajemen TINS mengungkapkan, apabila kebijakan mulai diberlakukan, perseroan kemungkinan perlu melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam kontrak agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Hingga saat ini, TINS terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses operasional yang berpotensi terdampak. Perusahaan memastikan akan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah, sembari menjaga kelangsungan usaha dan kepentingan pemegang saham.
Rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Melalui aturan ini, pemerintah juga berencana membentuk BUMN khusus ekspor yang akan menjadi pintu tunggal perdagangan komoditas strategis.
