SEMARANG — Layanan Sahabat Hukum Keluarga dirancang sebagai wadah konsultasi, edukasi, advokasi, dan pendampingan bagi kelompok rentan yang menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban kekerasan. Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Nawal Arafah Yasin menyampaikan hal itu saat berada di Kabupaten Semarang.
Menurut Nawal, warga yang membutuhkan bantuan tidak perlu lagi mencari advokat sendiri. Pemprov Jateng telah menjalin kerja sama dengan sejumlah advokat dan organisasi bantuan hukum untuk mendampingi mereka yang masuk kategori rentan.
Sasaran utama layanan ini adalah perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Prioritas diberikan kepada mereka yang mengalami kekerasan atau berhadapan dengan proses hukum.
Nawal menuturkan, kelompok-kelompok itu selama ini kerap kesulitan mengakses konsultasi dan pendampingan. "Kita akan membuka di setiap kantor PKK ini untuk nantinya bisa melayani. Ada konsultasi hukum, bantuan pendampingan, advokasi, yang nantinya akan dibantu oleh advokat-advokat," katanya.
Layanan ini juga menjadi ruang aktualisasi bagi kader PKK yang telah menempuh pelatihan paralegal. Hingga kini, pelatihan digelar delapan angkatan dengan total 400 kader terlibat.
Kader-kader itu nantinya bertugas menjembatani warga dengan pendampingan hukum yang lebih teknis. "Sahabat Hukum Keluarga ini nantinya kita akan hubungkan dengan Posbankum yang ada di setiap desa, dan juga OBH mitra Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah," ujar Nawal.
Kepala Biro Hukum Setda Jateng Haerudin menyatakan layanan ini sejalan dengan penguatan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. "Sebagaimana penekanan dari Ibu Ketua PKK terkait dengan masyarakat miskin dan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Ini yang nanti akan menjadi konsen kami," ujarnya.
Biro Hukum Setda Jateng telah bermitra dengan 24 OBH. Lewat kolaborasi itu, warga bisa memperoleh bantuan hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, tergantung kebutuhan perkara.
Dengan skema tersebut, pendampingan tidak berhenti di tingkat konsultasi. Kasus yang memerlukan penanganan di pengadilan akan diteruskan ke advokat mitra, sementara persoalan yang bisa diselesaikan di luar jalur litigasi ditangani bersama paralegal dan Posbankum desa.