SEMARANG — Ahmad Luthfi menempatkan MUI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berjalan di tengah suasana yang aman dan guyub. Menurutnya, pergantian kepengurusan bukan sekadar perubahan personel, melainkan momentum keberlanjutan pengabdian ulama di tengah tantangan sosial yang kian kompleks.
"MUI adalah partner collaborative government dalam rangka menjadi cooling system permasalahan-permasalahan di wilayah kita, sehingga tercipta situasi aman sebagai syarat kesejahteraan masyarakat," kata Luthfi di Semarang, Senin (26/8/2026).
Luthfi menegaskan pemerintah tidak bisa membangun Jawa Tengah seorang diri. Pembangunan membutuhkan kolaborasi lintas elemen, mulai dari organisasi kemasyarakatan, ulama, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha dan media.
Dia mengapresiasi MUI Jawa Tengah yang telah membangun jejaring dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Jateng Syariah, dan sejumlah perguruan tinggi. "Aspek persatuan ini yang harus dikedepankan. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang terjalin itu menjadi bagian integral dan kebanggaan bersama dalam membangun wilayah," ujarnya.
Menurut Luthfi, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Ketenteraman sosial dan meningkatnya kesejahteraan warga menjadi indikator yang sama pentingnya.
Ketua Umum MUI Pusat M Anwar Iskandar menekankan dua peran utama MUI, yakni pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. Dia menilai tantangan bangsa ke depan semakin berat, mulai dari persoalan ekonomi hingga stabilitas sosial, sehingga sinergi ulama dan umaro menjadi kekuatan penting.
"Bagaimana mewujudkan sinergitas bersama untuk menjaga NKRI dengan baik, menyejahterakan masyarakat, dan menjaga agama supaya baik. Hubungan ini tercermin baik di Jawa Tengah," kata Anwar.
Anwar juga mendorong MUI Jawa Tengah dan lingkungan pondok pesantren meningkatkan kaderisasi ulama perempuan. Menurutnya, Jateng punya potensi besar melahirkan lebih banyak ulama perempuan yang berkiprah di organisasi maupun kehidupan keumatan. "Kami menantikan lebih banyak ulama perempuan lahir di Jawa Tengah dan ikut berkiprah di Majelis Ulama," ujarnya.
Ketua Umum MUI Jawa Tengah Noor Achmad menegaskan kepengurusan periode 2026-2031 akan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk Pemprov Jateng. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong potensi ekonomi umat agar berdampak langsung pada kehidupan warga.
"Kami mencoba untuk bersama Gubernur, bagaimana membangkitkan ekonomi umat terutama ekonomi masyarakat Islam. Sudah ada kerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah, rektor, dan media massa," kata Noor.
Noor menilai pengembangan ekonomi umat membutuhkan jejaring dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, MUI Jateng akan terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat potensi ekonomi masyarakat.
Dengan kepengurusan baru ini, MUI Jawa Tengah diharapkan tidak berhenti pada fungsi keagamaan. Organisasi ini juga didorong menjadi jembatan antara kepentingan umat, pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor ekonomi.
Kolaborasi tersebut penting agar nilai-nilai keagamaan tidak hanya berhenti di ruang dakwah, tetapi diterjemahkan menjadi kekuatan sosial untuk menjaga persatuan dan meredam potensi persoalan di tengah masyarakat. Semangat ini sejalan dengan harapan Pemprov Jateng agar ulama dan pemerintah berjalan bersama menciptakan daerah yang aman, guyub, harmonis, serta memiliki ketahanan ekonomi yang semakin kuat.