Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat untuk memeriksa bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri PU Dody Hanggodo agar bangunan yang terdampak dipastikan aman digunakan sekaligus untuk memetakan kebutuhan perbaikan.
Prioritas pemeriksaan difokuskan pada bangunan yang menunjang pelayanan dasar warga, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah. Hal ini penting untuk memastikan layanan publik tetap berjalan di masa tanggap darurat.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses pemeriksaan, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang telah berada di lokasi, sehingga total menjadi 14 personel.
Tim akan memulai pemeriksaan dari Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan publik lainnya. Setelah itu, tim bergerak ke Ruteng dan wilayah-wilayah lain yang terdampak gempa untuk menyusuri kondisi bangunan.
Pemeriksaan ini bertujuan memberi kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan soal keamanan fasilitas yang dibutuhkan saat tanggap darurat. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan penanganan maupun perbaikan bangunan yang diperlukan.
Selain memeriksa bangunan, sejak dua hari terakhir Kementerian PU juga mengecek sarana dan prasarana air minum di sejumlah daerah terdampak, seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air di masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan. Tim tidak hanya menginventarisasi, tetapi juga langsung memperbaiki sarana yang terganggu.
Salah satu perbaikan dilakukan di Kabupaten Ende, yaitu pada jaringan perpipaan air bersih di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Jaringan yang terdampak diperbaiki sehingga layanan air minum dapat kembali digunakan masyarakat.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Tim ini akan memeriksa sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.
Kementerian PU memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi warga terdampak, karena hal ini menjadi kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih mencakup tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sementara satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo yang masih bisa digunakan untuk gempa.
Selain MTA, Kementerian PU menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Delapan unit merupakan dukungan untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya adalah HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Di Kupang, dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja juga disiagakan.
Saat ini, Kementerian PU tengah mendata pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi cepat terpenuhi. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya, akan dilakukan.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM bila jaringan tersedia dan berfungsi. Jika sumber perpipaan terganggu atau tidak tersedia, Kementerian PU menyiapkan alternatif seperti mobil tangki, hidran umum, tampungan air, atau sarana lain sesuai kebutuhan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah agar masyarakat terdampak gempa tetap mendapat akses layanan dasar selama masa tanggap darurat.