SRAGEN — Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan program ini tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, melainkan juga mendorong perbaikan kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima bantuan.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen, 4 Maret 2026.
Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk 5.231 unit RTLH pada tahun ini. Hingga Triwulan II, realisasi penanganan baru mencapai 1.625 unit.
Penanganan tersebut bersumber dari berbagai skema pembiayaan. Selain APBD Provinsi Jawa Tengah, pendanaan juga berasal dari APBN melalui program BSPS, Dana Desa, kementerian dan lembaga, APBD kabupaten/kota, CSR, serta Baznas.
Upaya perbaikan RTLH ini menjadi bagian dari strategi besar menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah. Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit rumah berhasil ditangani.
Capaian itu menurunkan total backlog dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026. Rinciannya, backlog kelayakan hunian mencapai 762.064 unit dan backlog kepemilikan tercatat 296.390 unit.
Pola penanganan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas rumah yang telah dihuni masyarakat, bukan sekadar membangun unit baru. Dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah pada 2025, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Adapun pembangunan rumah baru hanya 340 unit.
Pendekatan ini dinilai lebih tepat sasaran karena menyasar keluarga yang sudah memiliki tanah dan bangunan, namun kondisinya tidak layak huni. Perbaikan dilakukan agar rumah menjadi lebih sehat dan aman sebagai titik awal keluarga memperbaiki taraf hidup.