SOLO — Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo, GKR Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng, mengancam akan membuka paksa akses ke Keputren, Keraton Kulon, dan Ndalem Ageng. Ancaman ini dilontarkan setelah lima bulan upaya komunikasi dengan pihak kubu PB XIV Purbaya tak kunjung membuahkan hasil.
Gusti Moeng menegaskan bahwa Keraton Kasunanan Solo bukanlah milik perorangan, melainkan milik dinasti. Ia menyebut LDA telah ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aset tersebut.
"Ini adalah milik dinasti, yang dinasti itu sudah ada yang ditunjuk untuk bertanggung jawab yaitu Lembaga Dewan Adat dan ketuanya dipercayakan ke saya," ujarnya, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, upaya meminta kunci dan akses ke kawasan tersebut sudah dilakukan sejak lima bulan lalu melalui komunikasi dengan pihak terkait. Namun, hingga kini tidak ada respons positif.
Gusti Moeng secara tegas akan mengambil langkah hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya. Ia menyebut setiap bangunan yang akan direvitalisasi akan dipasang papan proyek, dan siapa pun yang menghalangi akan terkena sanksi.
"Ya kan ada undang-undangnya. Dan itu setiap bangunan yang akan dikerjakan itu akan dipasang papan. Barang siapa... sesuai dengan pasal dan undang-undang perlindungan cagar budaya, itu pasti akan kena akibatnya," tegasnya.
Ia menambahkan, "Baik mengganggu, apalagi sampai ke perbuatan fisik. Ini bukan masalah apa-apa. Tapi ini kita kembalikan lagi bahwa ini dinasti."
Sementara itu, Pengageng Sasana Wilapa dari PB XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay, menyesalkan sikap LDA yang dinilai selalu mengedepankan ancaman dan kekerasan.
"Selama bisa berkomunikasi, berembuk, bermusyawarah kenapa harus ada kekerasan? Harus dengan paksaan, dengan ancaman. LDA ini selalu ancaman, kemudian melakukan tindakan dengan kekerasan. Nah, ini yang sangat saya sayangkan," ungkapnya, Rabu (22/7/2026).
Timoer mengaku pihaknya tidak pernah menerima undangan sosialisasi revitalisasi Keraton dari LDA. Ia menyebut komunikasi yang baik seharusnya bisa dilakukan melalui jalur informal, seperti WhatsApp.
Timoer menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi program revitalisasi dengan pemerintah. Namun, semua harus berjalan dalam koridor yang benar dan melalui musyawarah.
"Sebenarnya dari pihak kami tidak akan menghalangi revitalisasi dengan pemerintah ini. Kita senang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi dengan koridor-koridor yang benar. Toh tujuannya juga untuk kebaikan keraton," jelasnya.
Ia mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan berbicara baik-baik, mengingat tujuan revitalisasi adalah untuk kebaikan bersama. "Ayolah bicara bersama, duduk bersama, bicara bersama baik-baik," pungkasnya.