SEMARANG — Ribuan calon penerima manfaat di Kabupaten Jepara dan Demak belum mendapat layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) karena lima dapur program itu mangkrak. Pembangunannya rampung sejak Desember 2025, tapi operasional belum juga dimulai.
Tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jepara berada di Desa Parang, Desa Nyamuk, dan Desa Kemujan. Dua sisanya di Demak, tepatnya di Desa Tambak Gojoyo dan Tambak Seklenting. Kelima dapur ini masuk kategori wilayah 3T.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, pemerintah daerah tidak punya kewenangan memutuskan penghentian atau perubahan jumlah SPPG. Semua keputusan ada di pusat.
“Karena yang bisa menutup itu kan dari pusat, kita hanya melaporkan saja,” ujar Gus Yasin, sapaan akrabnya, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (13/7/2026).
Pemprov Jateng sebelumnya menerima wacana dari pusat bahwa tiap kecamatan maksimal punya tujuh SPPG. Wagub menilai jumlah itu terlalu banyak jika dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kemarin ada wacana setiap kecamatan ada 7 SPPG maksimal. Nah, kalau kita menghitung kan ini kebanyakan. Kita tunggu aja nanti dari pusat,” kata Taj Yasin.
Pemerintah provinsi saat ini hanya melakukan pemetaan kebutuhan dan menyampaikan kondisi aktual di masing-masing daerah. Termasuk kawasan kepulauan seperti Karimunjawa yang dinilai sangat membutuhkan dapur MBG.
Meski lima dapur di Jepara dan Demak belum beroperasi, Pemprov Jateng memastikan tetap mengawal SPPG di wilayah yang memang mendesak. Salah satunya Karimunjawa yang akses logistiknya terbatas.
“Untuk yang daerah-daerah seperti Karimunjawa yang memang dibutuhkan, ya kita kawal karena di sana membutuhkan,” kata Gus Yasin.
Belum jelas kapan pusat akan mengeluarkan evaluasi final. Selama menunggu, ribuan warga di lima desa itu masih harus bersabar. Pemprov hanya bisa melaporkan kondisi di lapangan dan menunggu keputusan dari Jakarta.